SANGATTA (14/12-2019)
Catatan pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2019, dinilai BPK Kaltim baik. Wakil Bupati (Wabup) Kutiim, Kasmidi Bulang bersama Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan usaia menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019 menerangkan IHPS dan LHP Semester I 2019 sudah sesuai prosedur.
“Dalam penyajian laporan keuangan yang baik menjadi komitmen dan kerja keras semua pihak di Pemkab Kutim. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku,” terang Kasmidi usaia menerima dokumen penting dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Dadek Nandemar, Jumat (13/12) sore kemarin.
Dalam acara yang dihadiri Wagub Hadi Mulyadi, Kasmidi bersyukur Kutim bisa melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Menuruitnya apa yang diraih Kutim, berkat perjuangan bersama bagaimana mengelola keuangan dan anggaran dengan prinsip akuntansi yang benar. “Semoga prestasi ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi,” ujar Kasmidi.
Ia mengakui, permasalahan keuangan timbul akibat ketidakpatuhan dan ketidaktaatan pada aturan atau prinsip – prinsip pengelolaan anggaran yang baik sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan serta permasalahan hukum yang diakibatkan penyimpangan administrasi.
“Kaliu terjadi permasalahan ketidakpatuhan pada saat proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa harus menindaklanjutinya hingga tuntas, jangan sampai tertunda. Caranya dengan penyerahan barang/jasa atau menyetor ke kas negara atau daerah,” ungkapnya tentang keberhasilan Kutim dalam meraih predikat WTP dari BPK.
Kepala BPK RI Kaltim Dadek Nandemar menyebutkan instansinya berupaya mengawal pembangunan di Benua Etam. Dalam pengelolaan keuangan dan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota.
“BPK terus mengedukasi seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi agar lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Dengan harapan menghasilkan laporan yang akuntabel, tepat sasaran, efektif dan efisien. Berpedoman pada prinsip – prinsip akuntansi pemerintah. Hasil laporan tiap daerah bisa mempengaruhi penilaian meraih opini WTP,” bebernya dalam acara yang dihadiri semua Kepala Daerah se Kaltim.(SK8)
