SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Tersendatnya proses pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Kutim, Yusuf T Silambi. Bahkan Yusuf mengatakan jika melihat dari kacamata politik, sejumlah kendala menjadi penghambat proses pembangunan Pelabuhan kenyamukan, termasuk tekanan politik.
Yusuf mengisyaratkan bahwa berbagai dinamika politik lokal berperan dalam menghambat progres pembangunan pelabuhan yang sebenarnya telah diproses sejak tahun 2023.
“Namanya masalah politik itu macam-macam, di dalamnya saya kira media tahu semua,” ujar Yusuf saat ditemui awak media.
Yusuf menjelaskan bahwa meskipun anggaran dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) telah disepakati, kenyataan di lapangan sering kali. Tekanan politik menjadi hambatan utama yang menyebabkan proyek ini belum juga rampung hingga saat ini.
Menurut Yusuf, jika persoalan ini dilihat dari sisi anggaran, sebenarnya tidak ada masalah. “Pertama, bantuan dari KPC ada. Yang kedua dari APBN dan ketiga ada APBD,” jelasnya.
Anggaran yang seharusnya cukup untuk menyelesaikan proyek ini, namun kenyataannya masih belum terealisasi akibat berbagai kendala di lapangan. “PT KPC sudah tidak mau masuk kalau ada urusan cawe-cawe politik. KPC kan tidak ada kapasitas untuk itu, karena manajemen KPC itu hanya berharap supaya pembangunan ini lancar,” terangnya.
Yusuf menegaskan bahwa PT KPC juga mengalami kendala akibat tekanan politik yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka sebagai penyedia dana.
Yusuf berharap media dapat berperan aktif dalam mengakomodir persoalan ini dan membantu menjembatani komunikasi antara berbagai pihak terkait. “Jadi harapan kami DPRD, pembangunan ini harus jadi di 2024,” harapnya.
Yusuf juga menekankan pentingnya peran media dalam mencari tahu kendala yang menghambat pembangunan Pelabuhan Kenyamukan serta proyek-proyek pembangunan lainnya di Kutim.
“Saya meminta kepada kalian semua dalam hal ini para wartawan untuk mencari tahu apa kendala dan masalahnya begitu juga dengan pembangunan yang lain,” pungkasnya.(Red-SK/ADV)
