Samarinda – Ancaman perundungan di lingkungan sekolah dinilai kian kompleks di tengah maraknya penggunaan teknologi digital. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap fenomena ini.
“Bullying bisa dalam bentuk verbal, bisa juga fisik seperti memukul atau menendang. Dampaknya sangat serius, anak bisa mengalami kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental,” ujar Darlis saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29/5/2025).
Darlis menambahkan, efek lanjutan dari perundungan bisa membuat anak menarik diri dari lingkungan sosial, menurun prestasi akademik, dan mengalami isolasi psikologis. Oleh sebab itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, terutama pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan, dalam mengatasi persoalan ini.
“Pemerintah beserta seluruh organ-organnya, khususnya di sektor pendidikan, harus meningkatkan advokasi dan mitigasi. Salah satunya melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial di kalangan pelajar,” imbuhnya.
Di era digital, perundungan tak hanya terjadi secara fisik namun juga dalam bentuk siber, melalui komentar dan unggahan yang menyudutkan di media sosial. Darlis menyadari tantangan ini kian berat, sebab pembelajaran modern sangat mengandalkan perangkat digital.
“Ini memang tantangan besar. Kita ingin membatasi penggunaan HP pada anak, tapi kenyataannya pembelajaran justru banyak yang bergantung pada HP dan internet,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai anak.
“Orang tua harus meningkatkan kontrol. Gunakan media sosial betul-betul untuk keperluan pendidikan, bukan ajang menyindir atau merundung teman,” tegas politisi PAN tersebut.
Tak hanya pengawasan digital, Darlis juga menyoroti pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter dan kepemimpinan siswa. Ia mengimbau sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan yang inklusif dan tidak membebani siswa dari sisi ekonomi.
“Ekstrakurikuler penting untuk membentuk kepemimpinan, kedisiplinan, dan karakter. Tapi jangan sampai sekolah memilih kegiatan yang mahal, yang akhirnya justru memberatkan siswa dan orang tuanya,” jelasnya.
Ia menyarankan agar sekolah memanfaatkan dana BOSNAS dan BOSDA untuk mendukung kegiatan siswa yang bersifat edukatif dan terjangkau.
“Misalnya, jangan memaksakan kegiatan yang butuh seragam khusus atau make-up mahal. Pilih yang mendidik, terjangkau, dan mudah diakses semua siswa,” tambahnya.
Darlis turut mengapresiasi program “Gratispol” Pemprov Kaltim yang membagikan buku dan seragam gratis. Ia berharap kebijakan ini mampu mengalihkan anggaran sekolah untuk program pengembangan siswa yang lebih produktif.
“Kalau seragam dan buku sudah disediakan pemerintah, maka anggaran sekolah bisa diarahkan ke pengembangan kegiatan siswa lainnya,” katanya.
Ia menutup dengan seruan moral bahwa memberantas perundungan adalah tanggung jawab kolektif.
“Kita punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak-anak kita dari perundungan. Jangan tunggu kasus besar baru bergerak. Pencegahan lebih penting dan lebih bijak,” pungkasnya. (ADV).
