Samarinda – Di tengah dinamika pembangunan Kalimantan Timur pasca-penetapan Ibu Kota Negara (IKN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim menekankan bahwa ketahanan ekonomi daerah harus menjadi prioritas utama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam Rapat Paripurna ke-16, Senin (2/6/2025) pekan lalu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya dukungan terhadap sektor ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, di hadapan forum paripurna DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Rapat ini dipimpin oleh Ekti Imanuel dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi.
Menurut Fraksi PKS, penguatan ekonomi lokal tak bisa dilepaskan dari sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Namun, faktor utama yang harus menjadi perhatian adalah pemberdayaan pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Kami nilai penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata harus disertai dengan fungsi strategis program pemberdayaan UMKM. Karena UMKM itu tulang punggung ekonomi daerah yang harus diperkuat dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” ujar La Ode.
PKS juga mendorong agar ekonomi berbasis koperasi dan sistem syariah mendapatkan porsi yang signifikan dalam RPJMD. Menurut mereka, model ekonomi ini mampu menawarkan solusi yang berkelanjutan dan inklusif, terutama dalam menghadapi krisis global maupun pemulihan pasca pandemi.
“Koperasi dan ekonomi syariah itu harus diperkuat sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Kita tidak boleh abai terhadap kebutuhan sistem ekonomi yang adaptif namun tetap berbasis nilai,” tambahnya.
Fraksi PKS mengusulkan agar alokasi anggaran untuk pelatihan pelaku UMKM, permodalan berbasis koperasi dan syariah, serta proses digitalisasi usaha menjadi perhatian serius. Mereka menolak jika pemberdayaan UMKM hanya sebatas wacana atau kegiatan seremonial tanpa dampak nyata di lapangan.
“Kami meminta agar pelatihan, permodalan, hingga digitalisasi UMKM benar-benar menjadi prioritas. Harapannya berdampak nyata bagi para pelaku usaha kecil di Kaltim,” tandas La Ode.
Fraksi PKS berharap RPJMD Kaltim 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi arah baru pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan sektor produktif. Mereka meyakini, jika UMKM diberi ruang yang cukup dan dukungan optimal, maka ketahanan ekonomi daerah akan jauh lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi global. (ADV).
