SANGATTA,Suara Kutim.com (19/7)
Dinas Kesehatan (Diskes) Kutim kini mempunyai utang besar dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp8 M, sementara alokasi anggaran terbatas meski Diskes dan Dinas Pendidikan merupakan dua SKPD di luar Dinas PU yang mendapat alokasi terbesar dari puluhan SKPD lainnya.
Dr Aisyah – Kadis Kesehatan Kutim mengakui selama ini pengalokasian dana untuk Puskesmas terbilang kecil sehingga ia mengakui instansinya kerepotan utnuk menyediakan biaya operasional, obat-obatan semua Puskesmas termasuk Jamkesda. “Pemkab Kutim tahun ini (2015,red) hanya mengalokasikan anggaran Jamkesda Rp3,3 miliar padahal kebutuhan Jamkesda Kutim tiap tahunnya mencapai Rp21 miliar,” terangnya.
Kepada wartawan yang menjumpainya belum lama ini, Aisyah menegaskan pola gali lobang tutup lobang untuk melakukan pembiayaan Jamkesda termasuk tagihan dari berbagai rumah sakit (RS) baik yang ada dalam maupun luar Kaltim termasuk tagihan rawat pasien yang masuk dari RSU Kudungga Sangatta.
Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap mendapatkan kepercayaan mitra kerja seperti RS Taman Husada Bontang, RSU Abdul Wahab Syahrani (AWS) Samarinda, RS Kanuyoso Balikpapan dan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, pihaknya segera melakukan pembayaran. Sedangkan terhadap utang pada RSU Kudungga ia mengakui harus “dikorbankan” dibayar terakhir. “Saya belum bisa memastikan apakan utang pada Jamkesda itu ini dapat terbayarkan tahun ini, karena belum ada kejelasan bakal mendapatkan dana tambahan pada APBD Perubahan,” sebutnya.
Kepada Pemkab dan DPRD Kutim, ia berharap mendapat alokasi anggaran yang memadai sesuai instruksi pemerintah pusat bahwa sektor kesehatan harus mendapat alokasi anggaran minimal 10 persen dari APBD. Diakui, SKPD yang ia pimpin pada tahun 2015 mendapatkan anggaran 2,8 persen dari APBD Kutim yang mencapai Rp2,7 Triliun.(SK-02/SK-03/SK-12)
