SUARAKUTIM.COM, SANGATTA —Kondisi fiskal daerah yang menurun mendorong Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Kari Palembong, meminta perusahaan tambang agar meningkatkan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut menopang kebutuhan masyarakat, terlebih di dalam kondisi situasi keuangan daerah yang mengalami efisiensi akibat berkurangnya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Perusahaan wajib hadir dan memberi manfaat. Jangan cuma cari untung,” tegas Kari Palembong di hadapan awak media.
Kari menilai masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR hanya secara simbolik dan tidak menyentuh kebutuhan riil warga.
“Kadang cuma acara seremonial, tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya melibatkan pemerintah desa agar CSR bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Nanti kita komunikasikan melalui kepala desa. Mereka harus dilibatkan karena CSR ini kewajiban,” katanya.
Dalam situasi penurunan APBD, CSR disebut dapat menjadi penopang penting untuk program-program berbasis masyarakat, seperti pemberdayaan pemuda, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas umum.
Kari menyebut pemerintah tidak boleh berjalan sendiri menghadapi situasi fiskal yang berat.
DPRD juga mendorong agar ada regulasi yang memastikan transparansi penyaluran CSR sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaannya.
Kari menegaskan bahwa perusahaan harus lebih proaktif karena masyarakat sangat membutuhkan dukungan saat ini.
“CSR bukan pilihan, tapi kewajiban. Perusahaan harus serius memberikan dampak nyata,” pungkasnya.(Red-SK/ADV).
