SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman me-launching Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, bertempat di Hotel Royal Viktoria Sangatta, Jum’at (21/11/2025). RAD SITISEK Kutim ini merupakani program perubahan (Proper) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (LAPIMNAS) Tingkat II dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono dengan menggandeng Universitas Negeri Yogyakarta.
Di hadapan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, anggota Forkopimda Kutim, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah serta Pimpinan OPD dan undangan, Mulyono menyebutkan jika berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Maret 2025, tercatat 13.411 anak usia sekolah di Kutai Timur yang tidak mengenyam pendidikan formal.
”Dengan rincian 9.945 anak belum pernah bersekolah sama sekali, 1.996 anak putus sekolah di tengah jalan (drop out), dan 1.470 anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka ini menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan tingkat Anak Tidak Sekolah tertinggi nomor satu di Kalimantan Timur,” sebutnya.
Lanjut Mulyono, hal ini tentu sangat kontradiktif mengingat upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan pelayan di bidang pendidikan sangat massif mulai dari alokasi anggaran di bidang pendidikan lebih dari 20 % yang diperuntukkan dalam pencapaian SPM di bidang pendidikan, peningkatan raport pendidikan serta pencapaian visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati di bidang Pendidikan.
Permasalahan anak tidak sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, kombinasi antara kemiskinan ekonomi dan isolasi geografis secara langsung mendorong praktik pekerja anak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Oleh karena itu, permasalahan anak putus sekolah di Kutai Timur tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral atau program bantuan sementara, melainkan membutuhkan intervensi multidimensi yang menyentuh akar permasalahan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, tokoh adat, komunitas lokal, hingga sektor swasta.
“Upaya bersama ini harus diarahkan pada perbaikan sistemik, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, pemberdayaan ekonomi keluarga, kampanye perubahan budaya, serta penegakan regulasi yang melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa hambatan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan rencana aksi yang kolaboratif lintas sektor, serta kebijakan yang menyasar langsung pada kelompok rentan, agar cita-cita pendidikan untuk semua benar-benar bisa diwujudkan, tidak hanya di kota, tetapi juga di pelosok-pelosok kecamatan di Kabupaten Kutai Timur,” ujar Mulyono.
Lebih jauh dikatakan, sebagaimana arahan Bupati jika permasalahan ATS ini wajib diselesaikan dengan tenggat waktu setahun ke depan, Mulyono mengaku siap dan optimis jika target tersebut bisa tercapai. Tentunya harus dibarengi dengan keterlibatan semua pihak dalam upaya menekan angka ATS.
“Saya optimis bisa diselesaikan dalam setahun ke depan. Terlebih saat ini semua lini sudah bergerak. InsyaaAllah clear tahun depan,” pungkasnya.(Red-SK/ADV)
