KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara resmi melauching platform digital dengan nama Terpadu Digital Kutai Timur, yakni sebuah platform digital yang dihadirkan untuk memperkuat transformasi digital pemerintah sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.
Bertempat di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (2/9/2026), launching platform digital milik Pemkab Kutim ini ditandai dengan penekanan tombol oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H. Siburian sebagai tanda resminya platform digital ini diluncurkan.
Dalam sambutannya, Wabup Mahyunadi mengatakan kehadiran platform tersebut merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Menurutnya, aparatur pemerintah memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk memanfaatkan teknologi dan data dalam meningkatkan kualitas pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Tantangan pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana administrasi seperti kertas dan alat tulis, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan jarak,” ujarnya.
Karena itu, Mahyunadi mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur yang menghadirkan fasilitas digital yang dinilai lebih mudah digunakan dan diakses masyarakat. Platform tersebut diharapkan mampu membantu menyaring informasi yang sebelumnya sulit diperoleh menjadi informasi yang lebih jelas, terbuka dan bermanfaat.
Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam transformasi tersebut adalah pembenahan website pemerintah daerah dan perangkat daerah. Mahyunadi menekankan agar website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai etalase berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi berkembang menjadi media informasi dan pelayanan publik yang adaptif, informatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Website kita tidak boleh hanya menjadi etalase berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi harus menjadi media informasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Menurut Mahyunadi, pengembangan website juga perlu memperhatikan aspek kreativitas dan daya tarik agar masyarakat tidak merasa jenuh ketika mengaksesnya. Website pemerintah, kata dia, perlu menghadirkan informasi yang beragam sehingga masyarakat memiliki alasan untuk kembali mengaksesnya, bukan hanya ketika membutuhkan layanan administrasi.
Wabup Mahyunadi juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dilakukan secara bijak, aman dan bertanggung jawab. Teknologi tersebut harus ditempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas aparatur, bukan menggantikan tanggung jawab maupun kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.(Adv/*/SK)
