KUTAI TIMUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur terus mendorong agar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di wilayah Kutim dan menjadi binaan Disnakertrans Kutim, untuk bisa mengupgrade atau meningkatkan sertifikasi pelatihan keterampilan yang saat ini dimiliki. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Kutim, Sulisman saat ditemui wartawan belum lama ini.
Dikatakan, sejumlah LPK yang ada di Kutim memang terdaftar dan menjadi binaan Disnakertrans Kutai Timur. Jenis keterampilan yang ditawarkan untuk pelatihan juga beragam, di antaranya mulai dari mengemudi hingga pelatihan mekanik alat berat. Namun diakui jika dari sejumlah LPK yang ada saat ini masih banyak yang terbatas dalam menyediakan jenis pelatihan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja di Kutim.
“Terkait LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kutim, memang sebagian terdaftar dan menjadi binaan kita (Disnakertrans, red). LPK ini hadir dengan beragam kejuruan pelatihan keterampilan yang ada saat ini, di antaranya mengemudi dan mekanik alat berat. Tapi sejumlah LPK di Kutim ini masih sangat terbatas dalam menyediakan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan calon tenaga kerja di Kutim,” ucap Sulisman.
Saat ini Disnaker Kutim terus berupaya mendorong agar LPK yang ada untuk bisa mengupgrade atau meningatkan sertifikasi pelatihan keterampilan dari yang dimiliki sekarang. Sehingga ketika mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBD, maka kegiatan pelatihan keterampilan dapat dimaksimalkan.
”Kami ingin sejumlah LPK yang ada sekarang ini bisa mengupgrade atau meningkatkan sertifikasi pelatihan keterampilan yang mereka miliki. Sehingga jika ke depannya mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD, maka kegiatan pelatihan keterampilan bisa dilakukan secara maksimal,” sebut Sulisman.
Diakui, dengan keterbatasan kemampuan LPK yang ada saat ini, juga berpengaruh pada kurang maksimalnya program pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kutim. Belum lagi jika hanya mengharapkan dukungan UPT BLK (Balai Latihan Kerja) Kutim, tertu juga sangat terbatas. Karenanya Sulisman berharap kepada sejumlah LPK yang ada, bisa membangun kolaborasi dan koordinasi dengan pihak perusahaan. Sehingga ketika perusahaan menggelar Bimtek (Bimbingan Teknis) atau pelatihan, pihak LPK bisa mengambil peluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
”Jangan LPK hanya berharap kepada APBD, terlebih di saat terjadinya efisiensi keuangan daerah, pastinya Disnaker Kutim otomatis tidak bisa berbuat banyak memberikan bimbingan atau pembinaan ke LPK-LPK yang ada. Dengan anggaran yang terbatas, tentu Disnaker akan lebih memprioritaskan BLK. Namun dengan seiring membaiknya APBD atau nantinya ada penambahan anggaran, maka dipastikan proses pembinaan kepada LPK akan tetap dilaksanakan,” jelasnya.
Dikatakan, dengan kondisi efisiensi keuangan pemerintah daerah saat ini, sejumlah LPK masih tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah perusahaan di Kutim dalam pelaksaan pelatihan kerja dan keterampilan. Didukung adanya kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga sebagian perusahaan ada yang melakukan pelatihan, ada yang menyalurkan bantuan infrastruktur di bidang pendidikan dan memanfaatkan kolaborasi dengan LPK-LPK yang ada, selain BLK.
”Bersyukur saat ini masih ada LPK yang terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak perusahaan dengan melakukan pelatihan kerja dan keterampilan bersama-sama. Terlebih memang di dukung adanya kewajiban dari perusahaan untuk memanfaatkan dana CSR, sehingga sebagian perusahaan ada yang melakukan pelatihan, ada yang menyalurkan bantuan infrastruktur di bidang pendidikan dan memanfaatkan kolaborasi bersama LPK-LPK yang ada, selain BLK,” pungkasnya.(Adv/*/SK)
