Agiel Suwarno |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Meski dinilai Bupati Isran Noor dan Ketua DPRD Mahyunadi, program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu keluarga Sejaktera (KKS) tidak jauh berbeda dengan yang digulirkan pemerintah selama ini, bahkan secara terbuka ditolak. Ternyata, program Jokowi tetap mendapat dukungan Agiel Suwarno, anggota DPRD Kutim dari PDI Perjuangan. “Kalau Bupati tolak, kami siap menyalurkan atau mencari masyarakat yang membutuhkannnya karena saat ini sudah banyak yang melapor ke kami meminta kalau kartu Jokowi itu dibutuhkan,” kata Agiel Suwarno menanggapi pernyataan Bupati Isran Noor dan Mahyunadi.
Ia menyebutkanb, di Sangatta Selatan sendiri yang dekat dengan Sangatta Utara ditemukan banyak keluarga yang membutuhkan. Karena itu, kalau ditolak, ujar Agiel, tidak elok. “Setidak-tidaknya, diterima saja anggarannya nanti yang kita keluarkan selama ini untuk program itu di APBD bisa dialihkan ke program lainya dan lebih bermanfaat,” sarannya.
Diungkapkan, tidak hanya di Sangatta Selatan disebutkan kader PDIP telah bersiap-siap untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan agar program pemerintah Jokowi tidak sia-sia. “Kalaupun program pemerintah dalam bidang pendidikan sudah sukses, dalam bidang kesehatan masih banyak masyarakat yang butuh karena sebenarnya banyak masyarakat yang berobat, menggunakan uangnya sendiri padahal mereka tidak mampu,” bebernya.
Agiel mengungkapkan dalam kartu keluarga sejaktera, selama ini ada program serupa yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun banyak masyarakat yang seharusnya menerima namun tidak. Ia menyebutkan, ada warga sempat ia menemui warga yang punya kerjaan tetap sementara tinggal di rumah kontrakan namun tidak mendapat BLT. “Mereka yang miskin inilah yang butuhkan kartu Jokowi,” sebut Ketua DPC PDIP Kutim ini.
Sebelumnya, Bupati Kutim Isran Noor menyatakan menolak program kartu andalan Presiden Joko Widodo berupa Kartu KIS, KIP, dan Kartu KKS. Sebab program ini hanyalah program pencitraan yang sudah usang, karena hanya merubah nama program yang ada selama ini. “Saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Parpol dan DPRD di Kutim, kita tidak perlu menerima kartu sakti Bapak Jokowi,” kata Isran.
Isran Noor menegaskan kartu sakti Jokowi terkesan hanya pencitraan dan ingin menghibur masyarakat paslanya program “kartu sakti” merupakan program lama karena sudah ada sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni BPJS, BSM, BOS dan Bosda dan lain-lain. ”Hanya namanya yang berbeda, sumber dananya sama,” sebut Isran Noor.(SK-02)