Politisi dari Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS) ini mengakui program Desa Madu perlu mendapatkan suport penuh dari semua pihak dan terutama DPRD sebagai mitra pemerintah di parlemen. “Upaya mewujudkan kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan Agribisnis dan Agroindustri, pemerintah daerah berupaya dengan menciptakan desa sebagai basis dan dasar kemadirian dan pembanguan,” sebut Agusriasnyah.
Dikatakan, progam Pemkab dapat membangun dan pembenahan infrastruktur dari desa, sehingga kedepan tidak ada lagi desa tertinggal dalam sisi pembangunan.
Terkait program Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar yang siap digelontorkan pemkab Kutim bagi desa-desa di Kutim, Agus mengharapkan sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati Kutim sudah memiliki pertimbangan dan mengetahui bagaimana mekanisme serta regulasinya. “Saya sangat percaya bahwa pemerintah Kutim sudah memiliki pola dan tata cara bagaimana mewujudkan program tersebut sesuai mekanisme dan pastinya tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” aku Agusriasnyah. (ADV27-DPRD Kutim)
