SuaraKutim.com, Sangatta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur mengapresiasi pemerintah Kutim dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang telah berupaya dan mampu mencapai peningkatan pendapatan daerah tahun 2024, terutama pada beberapa sektor unggulan yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
Melalui Son Hatta, Fraksi PPP berharap hendaknya anggaran APBD tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan secara optimal untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kutai Timur.
“Kami berharap APBD tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan secara optimal untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kutai Timur, terutama untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2024, yakni penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah,” ucap Son Hatta.
Menyikapi adanya APBD Kutim yang cukup besar dan fantastis, Fraksi PPP menyarankan kepada Pemkab Kutim untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal dengan memberikan pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada pegawai, baik itu ASN (Aparatur Sipil Negara), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maupun honorer atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan anggaran pada masing-masing SKPD.
“Dengan adanya APBD yang cukup besar dan fantastis, maka Fraksi Persatuan Pembangunan menyarankan kepada eksekutif (Pemkab, red) untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal dengan memberikan pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada pegawai, baik itu ASN (Aparatur Sipil Negara), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maupun honorer atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan anggaran pada masing-masing SKPD, tentunya tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektif, serta tepat dalam melaksanakan program kerja pada SKPD,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Persatuan Pembangunan juga berharap pemerintah tetap berupaya menghindari adanya pemborosan anggaran yang sifatnya hanya seremonial dan tidak menyentuh kepada sasaran prioritas dan program kegiatan atau pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan anggaran secara proposional kepada seluruh SKPD, agar tidak ada stigma pilih kasih atau anak emas.
“Dalam mengalokasikan anggaran kepada setiap OPD dan SKPD bisa proporsional dan terukur, sehingga tidak muncul stigma ataupun anggapan hanya OPD atau SKPD tertentu saja yang mendapatkan anggaran berlebih, sementara ada OPD atau SKPD yang merasa dengan anggaran belanja yang masih jauh dari kata cukup. Sehingga kurang profesional dalam menjalankan pembangunan dan program kegiatan,” tutup Son Hatta.(Red/
