SUARAKUTIM.COM, SANGATTA —Masalah banjir di sejumlah kecamatan kembali menjadi sorotan Anggota DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi.
Ia menegaskan bahwa meski anggaran daerah sedang diefisiensikan, penanganan banjir tidak boleh terhambat karena menyangkut keselamatan masyarakat.
DPRD bersama OPD terkait juga telah menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai untuk mempercepat langkah mitigasi.
Bahcok menjelaskan bahwa koordinasi lintas kewenangan sangat diperlukan mengingat sejumlah titik banjir berada pada wilayah tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami telah melakukan konsultasi dengan PUPR Provinsi dan Balai Wilayah Sungai untuk membahas penanganan banjir. Kami juga menyesuaikan kewenangan agar koordinasi antarinstansi berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Bahcok mengakui bahwa proses penanganan berjalan lebih lambat akibat pengetatan APBD Kutai Timur.
Ia menyampaikan bahwa besaran APBD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp11 triliun kini turun menjadi sekitar Rp9 triliun, bahkan efisiensi diperkirakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya.
“Prosesnya memang sedikit lamban karena APBD Kutai Timur sedang mengalami efisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat yang setiap tahun terdampak banjir.
Bahcok meminta pemerintah daerah menetapkan penanganan banjir sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran.
“Efisiensi boleh dilakukan, tetapi kami berharap anggaran mitigasi tetap diprioritaskan,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat mempercepat realisasi program penanganan banjir sehingga dampak terhadap masyarakat bisa diminimalkan.(Red-SK/ADV).
