SUARAKUTIM.COM, SANGATTA —Anggota DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, kembali menyoroti keterbatasan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pelayanan kebakaran di seluruh kecamatan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius karena keberadaan posko Damkar merupakan komponen vital dalam memastikan keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pemenuhan anggaran agar pembangunan posko dapat dilakukan secara merata dan sesuai kebutuhan daerah.
Dalam paparannya, Bahcok menjelaskan bahwa pihak Damkar telah menyampaikan berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi dalam beberapa tahun terakhir.
“Kepala Dinas menyampaikan bahwa sejumlah kebutuhan anggaran untuk peningkatan layanan Damkar selama ini belum terpenuhi,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah kecamatan masih belum memiliki posko Damkar yang layak, bahkan ada wilayah yang sama sekali belum memiliki fasilitas dasar tersebut.
Kondisi inilah yang dinilai dapat memperlambat respon ketika terjadi keadaan darurat, terutama di daerah yang jauh dari pusat pelayanan.
Bahcok menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap wilayah mendapatkan pelayanan yang sama.
“Kami melihat masih banyak kecamatan yang belum memiliki posko yang layak, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengawalnya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Damkar telah mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp56 miliar dan angka tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan finalisasi di Badan Anggaran (Banggar).
Menurutnya, pemenuhan fasilitas dasar seperti posko Damkar merupakan keharusan, karena menyangkut kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko kebakaran maupun bencana lainnya.
Bahcok menutup dengan menegaskan komitmen DPRD dalam mengawasi kebutuhan tersebut.
“Kita akan melihat hasil finalisasinya di Banggar nanti, karena usulan anggaran sekitar Rp56 miliar perlu pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Ia berharap alokasi anggaran dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh kecamatan serta meningkatkan efektivitas layanan publik.(Red-SK/ADV).
