SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante menyatakan dukungannya terhadap usulan kenaikan anggaran untuk Rukun Tetangga (RT) di Kutai Timur. Usulan tersebut mengajukan kenaikan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta per RT.
“Itu harus kita dukung, kalau perlu bisa direalisasikan pada tahun depan (2025) dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh RT dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan mereka,” ujar politisi Gerindra ini.
Usulan kenaikan anggaran RT ini berasal dari Forum RT di Kutim dan telah dibahas bersama dengan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, serta dinas terkait.
“Sudah dibahas bersama pemerintah, semoga bisa masuk dalam anggaran APBD 2025,” lanjut David.
Menurut David, anggaran tersebut nantinya tidak akan langsung diterima oleh RT, melainkan akan dianggarkan bersama dengan anggaran dana desa. Hal ini karena regulasi yang berlaku mengharuskan anggaran tersebut disalurkan melalui desa.
“Nantinya dananya masuk ke dalam anggaran desa sebab RT tidak bisa menerima langsung anggaran tersebut karena regulasinya harus melalui desa,” jelasnya.
David juga menyarankan agar sebelum direalisasikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada RT terkait pengelolaan anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari terkait penggunaan anggaran tersebut.
“Yang menjadi permasalahan adalah banyak RT yang belum paham LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan anggaran tersebut. Pemkab harus memberikan bimbingan teknis dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi masalah hukum ke depannya,” tutup David.
Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh RT di lingkungan mereka, sehingga berdampak positif bagi masyarakat Kutim secara keseluruhan. Diharapkan, dengan pengelolaan yang baik, anggaran ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan di tingkat RT.
“Yang menjadi permasalahan adalah banyak RT yang belum paham LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan anggaran tersebut. Pemkab harus memberikan bimbingan teknis dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi masalah hukum ke depannya,” tutup David.(Red-SK/ADV)
