SANGATTA (20/12-2019)
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang perintahkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Diskes) segera menyelesaikan data warga miskin yakn masuk dalam program bersama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), termasuk Data Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan.
Disebutkan, pada tahun 2019, masyarakat miskin dan TK2D, masuk dalam program prioritas Pemkab Kutim mendapat BPJS kesehatan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. “Kita sudah siapkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin dan TK2D tahun 2019 sekitar Rp4 miliar,” jelas Kasmidi, awal pekan tadi.
Khusus untuk TK2D, harus dipilah karena ada TK2D= yang merupakan istri atau suami dari PNS. Atau, suami atau istri dari karyawan swasta, yang tentu telah memiliki BPJS, karena itu, tidak perlu lagi didaftar, sehingga tidak double. “Prioritas, bagi warga miskin dan TK2D yang memang belum punya BPJS, karena itu dibayar melalui APBD,” katanya.
Sekretaris Dinkes, Hariyati mengaku hingga saat ini BPJS masih terutang, termasuk ke RSU Kudungga, namun ia menyatakan telah mengajukan pembayaran. “Kami sudah pengajuan, hanya belum dapat anggaran,” katanya.
Haryati menyebutkan masih menunggu keputusan pemerintah pusat , terkait iuran pembayaran BPJS masyarakat miskin apakah melalui cukai rokok atau tidak. Sebab tahun ini, dana cukai rokok, sebesar 75 persen telah dipotong untuk pembayaran BPJS. “Nah, untuk tahun depan ini, kami masih tunggu apa dana cukai rokok harus bisa untuk pembayaran BPJS. Kalau bisa nanti kami data ulang, mana warga yang miskin, sangat miskin, hampir miskin, dan akan miskin karena sakit, untuk dibayarkan BPJs- dari cukai rokok,” katanya seraya menambahkan warga miskin serta TK2D baru mencapai 67 persen yang masuk BPJS kesehatan.(SK2)
