JAKARTA (24/9-2018)
Keinginan 173 masyarakat daerah Calon Otonomi Daerah (COB) se Indonesia agar daerahnya segera dijadikan provinsi, kabupaten atau kota, hal lumrah demi pelayanan publik, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahetraaan serta memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan.
DPD-RI, kata Ketua Komite I DPD RI, Benny Ramdani dalam pertemuan dengan Jajaran Forkonas Daerah COB, Senin (24/9) di Gedung DPD-RI Jakarta, menyatakan DPD tidak pernah berhenti memperjuangkan keinginan 173 daerah yang ingin daerahnya menjadi DOB karena keingian pembentukan DOB, murni kehendak rakyat yang selama ini belum merasakan arti pembangunan sesungguhnya. “Hasil kunjungan anggota DPD ke daerah calon DOB, semuanya serba kurang bahkan seperti tidak tersentuh pembangunan sehingga serba terbelakang, transportasi masih minim belum lagi sarana public lainnya,” beber Benny.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan masyarakat Calon DOB, diungkapkan Komite 1 DPD – RI telah berulang kali meminta pemerintah segera mewujudkan keiginan rakyat namun tidak ditanggapi positif.
Bahkan, ujar Benny, Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Pembentukan DOB menyatakan jika dilakukan pembentukan DOB, APBN tak sanggup membiayai. Sementara, puluhan BUMN yang tak menghasilkan apapuin justru terus dibiayai hingga triliunan rupiah. ‘Kalau biaya menyutik BUMN itu dijadikan untuk membiayai DOB, tentu manfaatnya lebih banyak dirasakan masyarakat dan pemerintah akan terbantu dalam peningkatan kesejahtereaan rakyat. Disisi lain, masyarakat yang terbelakang selama ini tidak menjadi masyarakat urban yang mencari kehidupan lebih baik di perkortaan,” beber Benny dalam acara yang dihadiri Wakil Ketua DPD Ahmad Mukoam.
Ia menandaskan, DPD-RI mendukung semua 173 yang saat ini datang ke Jakarta menuntut pengesahan RPP tentang pembentukan DOB, karena memang pantas dan semua murni kehendak rakyat bukan karena politik. “Bicara pembiayaan, tidak semua dibiayai APBN karenanya semua daerah yang ada daerahnya dibentuk DOB menyetujui termasuk siap mengalokasikan biaya pemerintahan selama beberapa tahun,” ungkapnya.(SK11/SK12)
