SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — DPRD Kutai Timur menilai pemerintah daerah terkesan tergesa-gesa dalam mengajukan pembahasan proyek tahun jamak tanpa komunikasi yang memadai.
Ketua Fraksi GAP, Faizal Rachman, mengatakan bahwa langkah pemerintah yang tiba-tiba memasukkan agenda multiyears menimbulkan pertanyaan karena tidak disertai data resmi.
Faizal menjelaskan bahwa DPRD telah melalui beberapa pembahasan multiyears di masa lalu dan selalu menekankan pentingnya kejelasan.
“Dalam pembahasan sebelumnya, teman-teman DPRD tidak setuju karena proyek multiyears yang diajukan tidak jelas. Hal ini sudah berulang,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD juga sempat berkonsultasi dengan Kemendagri terkait mekanisme tahun jamak, khususnya mengenai penetapan prioritas proyek.
“Kami bertanya kepada Kemendagri, yang mau di-MY-kan itu apa? Dan jawabannya jelas, bahwa proyek harus spesifik, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Faizal menilai bahwa pemerintah seharusnya menyampaikan daftar rinci proyek serta manfaatnya bagi masyarakat, terutama karena proyek multiyears memiliki konsekuensi jangka panjang.
“Kalau tidak jelas dari awal, tentu DPRD sulit menyetujui. Kami perlu tahu urgensinya, nilainya, serta dampaknya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD tidak ingin pembahasan dilakukan dalam kondisi minim informasi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dengan publik.
DPRD mendesak pemerintah untuk menyerahkan dokumen resmi sebelum mengatur jadwal pembahasan ulang.
Dengan kondisi tersebut, DPRD meminta pemerintah lebih terbuka dan komunikatif agar tata kelola anggaran daerah tetap berjalan sesuai ketentuan.(Red-SK/ADV).
