SUARAKUTIM.COM, SANGATTA —Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memahami perubahan kebijakan pendanaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah pusat kini menerapkan mekanisme yang lebih selektif dan ketat dalam menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) maupun transfer lainnya. Karenanya wajar jika Pemerintah Daerah dengan seluruh perangkatnya harus juga memahami arah kebijakan pemerintah pusat.
“Kita semua perlu memahami bahwa pemerintah pusat sekarang lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan dana ke daerah,” terangnya.
Novel menilai langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama menghadapi tantangan global.
Namun, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Kinerja yang baik akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam memberikan dukungan anggaran. Bukan hanya serapan, tetapi dampak dari program yang dijalankan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar-OPD agar penyusunan program pembangunan lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut Novel, perencanaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang transparan akan menjamin Kutai Timur tetap mampu memperoleh dukungan anggaran meski pusat menerapkan kebijakan lebih ketat.
“Jika kita mampu menunjukkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, saya yakin Kutai Timur tetap mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Novel berharap anggaran daerah yang terbatas dapat digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung program prioritas pembangunan.(Red-SK/ADV).
