Samarinda – Di balik capaian membanggakan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya dari BPK RI, Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menyoroti dua penurunan signifikan dalam pendapatan daerah yang dinilai perlu segera ditangani. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim di Gedung B, Kompleks DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, dalam pandangan umumnya atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, menyampaikan dua catatan kritis: penurunan drastis pendapatan lain-lain yang sah dan realisasi pajak alat berat yang sangat rendah.
“Pada tahun 2023, pendapatan dari sektor lain-lain yang sah mencapai Rp409,24 miliar. Namun di 2024, angka ini turun menjadi hanya Rp146,2 miliar. Ini bukan fluktuasi biasa, tapi penurunan yang harus dijelaskan secara rinci,” kata Shemmy.
Fraksi Golkar meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kaltim terkait faktor penyebab penurunan tersebut, serta menuntut adanya langkah antisipatif agar hal serupa tidak terjadi di masa mendatang. Mereka juga mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap komponen-komponen pendapatan yang hilang atau mengalami penurunan signifikan.
Tak hanya itu, sektor pajak alat berat pun menjadi sorotan tajam. Dengan target Rp50 miliar pada 2024, realisasi yang tercapai hanya Rp1,14 miliar, atau 2,28 persen dari target. Ironisnya, dua daerah penghasil utama—Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara—dilaporkan tidak menyumbang pemasukan sama sekali.
“Dari Paser dan Kukar tidak ada pemasukan. Ini patut dipertanyakan dan harus dievaluasi total mekanisme penarikan serta sistem pelaporan pajak alat berat di Kaltim,” ujarnya.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak semata untuk mengapresiasi capaian, tapi juga memastikan adanya pembenahan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.
Sebagai catatan tambahan, Fraksi Golkar juga menyinggung realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang melebihi target. Dari target Rp21,2 triliun, realisasinya mencapai Rp22,8 triliun atau 104,7 persen, bahkan lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar Rp17,75 triliun.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Tanggapan dari Pemprov atas pandangan umum fraksi-fraksi dijadwalkan akan disampaikan dalam agenda paripurna berikutnya.(ADV).
