Samarinda – Dari pesisir Kukar hingga ke ruang aspirasi parlemen, suara nelayan Muara Badak kini mencari jalannya. Dalam forum Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Ketua DPD KNPI Kukar, Abdillah, membawa permintaan para nelayan agar mendapatkan dukungan alat tangkap dan mesin kapal, Selasa (17/6/2025).
Ia menyebut, kelompok nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Bagan Tancap Muara Badak sudah memiliki payung hukum berupa akta notaris. Hal itu menunjukkan kesiapan administratif mereka untuk menerima bantuan program dari pemerintah provinsi.
“Karena dulu pernah mendapat bantuan dari Anggota DPRD Dapil Kukar, yaitu Ali Hamdi, semoga Fraksi PKS bisa kembali memperjuangkan aspirasi nelayan di Kukar, khususnya Muara Badak,” kata Abdillah dalam pertemuan tersebut.
Keluhan utama nelayan adalah minimnya peralatan modern dan daya jelajah yang terbatas, sehingga produktivitas mereka di laut tak maksimal. Dukungan legislatif dianggap menjadi solusi kunci untuk mengangkat derajat ekonomi mereka.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, merespons positif aspirasi tersebut. Ia menilai permintaan itu konkret dan bisa dimasukkan ke dalam skema bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami melihat aspirasi ini sangat konkret. Kebetulan perairan 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga kita bisa masuk lewat skema bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” jelas Firnadi.
Firnadi juga menyarankan agar kelompok nelayan segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar proses pengusulan bantuan berjalan cepat dan sesuai ketentuan.
Melalui forum ini, KNPI Kukar menegaskan komitmennya untuk menjadi penyambung suara masyarakat, khususnya para nelayan yang selama ini kurang terjangkau oleh bantuan pemerintah.
Kini, para nelayan Muara Badak menaruh harapan pada jalur politik yang dibuka lewat KNPI dan Fraksi PKS. Mereka berharap upaya ini tak berhenti pada janji, tapi menjelma menjadi dukungan nyata di tengah ombak tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. (ADV)
