SuaraKutim.com, Sangatta – Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan catatan penting terhadap nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Rabu (8/11/2023) lalu.
Dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terkait nota pengantar RAPBD Kutim 2024, Kamis (9/11/2023), pandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan Kajan Lahang.
“Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami peningkatan dari yang sebelumnya menjadi 9,148 triliun. Berdasarkan besaran nominal tersebut di atas lalu melihat tujuan proses pembangunan yang dituang Kabupaten Kutai Timur memiliki tema penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah, kami menilai bahwa masih ada ketimpangan sosial di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur,” ucapnya.
Lanjut Kajan, jika dalam RKPD menyebutkan prioritas pembangunan adalah menciptakan iklim investasi kondusif, namun hal tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat lokal.
“di daerah (Kecamatan, red) tidak berbanding lurus dengan potensi masyarakat lokal. Padahal dalam RKPD menyebutkan bahwa prioritas pembangunan adalah menciptakan iklim investasi kondusif, tentunya bagaimana mengoptimalkan penurunan angka pengangguran pada masyarakat lokal, ataupun memberdayakan apa yang dimiliki (masyarakat, red) untuk mendorong percepatan pembangunan di kabupaten Kutai Timur,” jelasnya.
Ditambahkan Kajan Lahang, dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, maka wajib dibukakannya aksesibilitas ekonomi pedesaan. Sementara itu, Fraksi Nasdem juga mencermati bahwa kegiatan investasi di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi di Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang, sedangan di kecamatan lainnya masih minim investasi.
“Dampak yang dirasakan oleh minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka dan tingginya angka kemiskinan. Disisi lain persoalan dasar pelayanan publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus perhatian,” ucapnya.(Red/SK-01/SK-05/Adv)
