Samarinda – Janji program unggulan ‘GratisPol’ dalam RPJMD Kalimantan Timur 2025–2029 kini menjadi sorotan tajam Fraksi Gerindra DPRD Kaltim. Dalam Rapat Paripurna Ke-16 DPRD Kaltim yang digelar pada Senin (2/6/2025), Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, mempertanyakan kejelasan teknis dan kedudukan program ini dalam struktur pemerintahan daerah.
“Dalam program unggulan gratis pol, ada tujuh kegiatan utama yang diklaim mendukung terwujudnya generasi emas,” kata Reza di hadapan forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ketujuh program tersebut meliputi pendidikan gratis hingga S3, layanan kesehatan tanpa biaya, makanan bergizi, akses internet desa, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah, hingga gaji dan umrah gratis untuk marbot masjid.
Namun, Fraksi Gerindra belum melihat kejelasan mengenai lembaga pelaksana atau perangkat daerah yang akan mengelola program-program tersebut. Menurut Reza, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan teknis dan struktural pelaksanaannya.
“Kami belum menemukan gambaran dalam dokumen RPJMD mengenai tujuh kegiatan unggulan ini dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan yang mana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap program unggulan harus memiliki dasar regulatif dan struktur birokrasi yang jelas agar dapat dijalankan dengan efektif dan tidak sekadar menjadi janji politik.
“Ini penting agar pelaksanaannya bisa benar-benar dieksekusi oleh perangkat daerah secara tepat dan terukur,” tambahnya.
Fraksi Gerindra pun mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan penjabaran teknis lebih rinci dalam pembahasan lanjutan RPJMD 2025–2029. Menurutnya, visi besar generasi emas harus disertai dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Harapannya, program gratis pol benar-benar menjadi jalan untuk mewujudkan generasi emas Kaltim, bukan sekadar slogan,” pungkas Reza.
Sorotan Fraksi Gerindra ini menjadi sinyal penting bahwa pengawasan legislatif terhadap program-program unggulan akan berlangsung ketat, agar pembangunan daerah tetap pada jalur realistis dan berpihak pada masyarakat. (ADV).
