Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan tinggi melalui program unggulan “Gratispol” atau pendidikan tinggi gratis lima tahun ke depan. Salah satu langkah strategis ditempuh dengan mendorong kolaborasi bersama perguruan tinggi, seperti yang dilakukan dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji, dan jajaran pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Kamis (10/4/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur itu dihadiri langsung oleh Rektor UINSI Prof Dr H Zurqoni, didampingi Wakil Rektor I Prof Dr H Muhammad Nasir dan Wakil Rektor II Prof Dr Zamroni. Dalam kesempatan itu, Seno Aji menekankan pentingnya peran UINSI dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
“UINSI adalah bagian penting dari upaya Pemprov Kaltim mencetak SDM berkualitas. Kami percaya UINSI mampu berkontribusi dalam mendukung Program Gratispol,” ujarnya.
Ia juga memberikan respons positif terhadap rencana penambahan program studi kesehatan di UINSI. Menurutnya, pembukaan prodi baru seperti kedokteran atau keperawatan sangat strategis mengingat kebutuhan daerah terhadap tenaga medis yang terus meningkat.
“Kalau UINSI menambah prodi kesehatan, tentu ini akan mempercepat daerah dalam mendapatkan tenaga medis,” kata Seno.
Dalam audiensi tersebut, terungkap pula bahwa UINSI telah memiliki delapan program studi dengan akreditasi unggul, yang menjadi indikator nyata kemajuan kualitas akademik kampus tersebut. Hal ini memperkuat keyakinan Pemprov untuk terus melibatkan UINSI dalam program pendidikan unggulan daerah.
Terkait anggaran, Pemprov Kaltim disebut akan menyalurkan dukungan secara proporsional kepada kampus-kampus yang aktif berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Pemprov tentu tidak hanya bantu UINSI saja, tapi juga kampus lain yang aktif berkontribusi. Kita ingin semua kampus berkembang secara seimbang dan mendorong kemajuan daerah,” tegas Seno.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Pemprov Kaltim dalam menjadikan pendidikan tinggi sebagai fondasi utama pembangunan manusia di Benua Etam. Gratispol bukan sekadar program bantuan biaya, tetapi merupakan kebijakan jangka panjang untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
