SuaraKutim, Sangatta – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Kutim untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam melaksanakan program kerja dan mengalokasikan anggaran.
“Pemerintah harus dapat bekerja ekstra dan cepat selama 24 jam, karena realisasi anggaran kita masih sangat rendah,” kata Arfan belum lama ini.
Menurutnya, jika pemerintah daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kutim, serta Dinas Permukiman (Perkim), tidak meningkatkan upaya, program pembangunan berisiko menumpuk pada akhir tahun 2023, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan juga diperlukan untuk menghindari kelebihan anggaran yang belum terpakai (Silpa), karena Arfan memprediksi bahwa APBD Perubahan Kutim 2023 akan mengalami peningkatan yang signifikan.
“Harapan kami untuk tahun ini adalah tidak ada lagi Silpa, jika tidak, itu akan menjadi beban bagi kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ketua DPC Partai Nasdem Kutim ini meminta Dinas PUPR dan Perkim untuk mengejar target sebelum batas waktu yang ditentukan, terutama menjelang akhir tahun.
“Pembangunan harus selesai tepat waktu, tidak boleh ditunda, karena penundaan akan berpotensi menjadi Silpa,” jelasnya.
Sebelumnya keresahan itu juga diunagkapkan oleh anggota DPRD lainnya yakni Hepnie, ia menyampaikan bahwa jika berkaca dari tahun 2022 lalu yang menyisakan banyak anggaran, Pemkab Kutim sepertinya tidak mempunyai dorongan untuk merubah strategi penyerapan anggaran, sebab menurutnya memasuki akhir semester pertama tahun ini masih banyak anggaran yang masih mengendap dalam APBD Kutim 2023.
“Gaya-gaya seperti ini sama seperti tahun kemarin dimana sampai pertengahan tahun tidak ada program kegiatan, nanti padatnya di APBD Perubahan,” tandasnya.(Red/SK-05/Adv)
