 |
| Bupati Kutai Timur Dr Ir H Isran Noor M.Si |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Tidak semua daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang kini digalang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program Kartu Indonesia sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau 3 Card yang diluncurkan ketika bertandang ke pengungsian korban Gunung Sinabung – Sumut.
Program yang kini disoroti berbagai pihak terutama dalam implementasinya karena belum tersosialisasikan ke semua daerah dan SKPD, serta pengadaan kartu yang menelan biaya miliaran rupiah tanpa jelas siapa rekanan pelaksananya. Kini, 3 Card dinilai Bupati Isran Noor sebagai program pencitraan yang sudah usang. “Program itu sudah digulirkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hasilnya belum dievaluasi menyuluruh kemudian diangkat ke nasional,” ujar Isran Noor, Selasa (18/11).
Bahkan secara tegas, Isran menyatakan menolak program 3 Card karena belum jelas bagaimana SOP dan batasan – batasan yang harus ditanggung daerah dan pemerintah pusat. Penolakan Program 3 Card ini, disampaikan Isran Noor dalam Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2015. “Saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Parpol dan DPRD di Kutim, kita tidak perlu menerima kartu sakti Bapak Jokowi,” kata Isran Noor dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Mahyunadi itu.
Ia mengatakan kartu sakti ala Jokowi, hanya pencitraan dan ingin menghibur masyarakat karena program lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni BPJS, BSM, BOS dan Bosda dan lain-lain. ”Hanya namanya yang berbeda, sumber dananya sama,” tandas Isran.
Dijelaskan, sektor pendidikan, Kutim sudah lama menggelar program Kutim Cermerlang dan Kutim Cerdas bahkan telah mengalokasikan dana 20 Persen dana APBD. Lebih, juah Isran menyebutkan Kutim mampu menyekolahkan semua anak usia sekolah. “Kutim satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dipercaya melaksanakan kurikulum dua ribu tiga belas, karena itu program Jokowi dibidang pendidikan tidak perlu lagi,” ungkapnya.
Terhadap program kesehatan, ia menambahkan sudah lama dilaksanakan di Kutim seperti BPJS. Ia menyebutkan sumber pembiayaan KIS dari BPJS yang tidak jauh berbeda dengan BPJS. “Yang dibagi-bagikan kartunya saja berubaha nama program dan pola serta sumber dananya kurang lebih sama dengan yang diterapkan BPJS, jadi untuk apa kalau hanya bagi kartu, sebenarnya itu urusan RT saja,” beber Ketua APKASI ini.
Menyinggung program kesejehteraan rakyat lainnya,, Isran menyebutkan selama ini semua program pembangunan itu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik yang langsung dikelola pemerintah sampai melibatkan swasta. “Daerah bisa mengembangkan kreatifitas dan mengaet investor semuanya mengarah kepada kepentingan mensejahterakan rakyat, karenanya banyak warga Kutim yang terserap di dunia kerja yang ada terutama perkebunan kelapa sawit. Dengan penghasilan yang tetap, tentu kesejahteraan warga meningkat dan muaranya kemiskinan bisa ditekan,” sebut peraih Doktor Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjajaran Bandung ini.(SK-02)
