Samarinda – Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) 2025-2026 yang akan dimulai pada 16 Juni mendatang, persoalan klasik kembali mencuat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, anggota dewan Damayanti menyinggung fenomena “anak titipan” dan ketimpangan kualitas antar sekolah negeri.
“Saya pribadi kurang setuju dengan titipan-titipan itu. Harusnya tidak ada kalau kualitas pendidikan kita merata,” tegas Damayanti saat rapat pada Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, keberadaan sekolah favorit menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu yang layak menjadi pilihan. Ketimpangan inilah yang memicu praktik titipan, yang berisiko menggeser hak siswa lain yang sebenarnya lebih berhak secara sistem.
“Kita harus jujur, selama kualitas sekolah tidak merata, masyarakat pasti akan memilih sekolah yang dianggap unggul. Tapi ini tidak adil bagi siswa lain,” lanjutnya.
Damayanti menekankan bahwa negara wajib menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Ia pun mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas semua sekolah negeri agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan lebih merata dan praktik titipan bisa ditekan.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti tantangan pasca-kelulusan, seperti pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi. Menurutnya, meskipun Gubernur dan Wakil Gubernur baru saja menyelesaikan 100 hari kerja, belum banyak dampak konkret yang bisa dievaluasi karena anggaran yang digunakan masih warisan pemerintahan sebelumnya.
“Untuk mengukur hasil kerja dalam 100 hari memang belum bisa langsung kelihatan. Tapi kita berharap program-program beliau benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Damayanti berharap program seperti gratispol tidak hanya sekadar membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan mutu guru. Ia mengingatkan, tujuan utama pendidikan adalah menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.
“Kualitas itu bukan cuma soal bangunan, tapi juga tenaga pendidik. Ini PR besar kita semua,” tambahnya.
Sorotan ini menjadi refleksi penting di tengah antusiasme masyarakat menghadapi SPMB tahun ini. Keadilan, pemerataan kualitas, dan jaminan masa depan lulusan menjadi isu yang harus segera dijawab oleh pemerintah provinsi. (ADV).
