Beranda hukum Jika Pemangkasan Terjadi, Evaluasi Anggaran Dilakukan Menyeluruh

Jika Pemangkasan Terjadi, Evaluasi Anggaran Dilakukan Menyeluruh

0
Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Edward Azran berdialog dengan Halim Bahri seusai pertemuan.

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (15/8)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memahami apa yang dirasakan sejumlah lapisan masyarakat dengan rencana pengurangan dana perimbangan oleh pemerintah pusat yang mencapai 40 persen dari APBD Kutim tahun 2016 atau sebesar Rp1,4 triliun.
Menurut Asisten Adminitrasi Umum Setkab Kutim, Edward Azran, pemkab terus berupaya rasionalisasi dana perimbangan akibat menurunnya pendapatan negara tidak seperti direncanakan pemerintah pusat.
Dihadapan sejumlah pengunjukrasa “Tolak Pemangkasan APBD Kutim” yang dimotori Halim Bari – Ketua Karang Taruna Kutim dan Aleks Bajo – Ketua GMNI Kutim, diungkapkan pemkab telah memilah-milah kegiatan yang harus dihentikan seperti perjalanan dinas serta beberapa acara seremonial yang dianggap tidak penting. “Sejak adanya perkiraan defisit anggaran Rp600 miliar, pemkab sudah melakukan evaluasi disemua lini bahkan beberapa SKPD terpaksa sudah tidak ada kegiatan dalam beberapa bulan terakhir,” ujar Edward.
Didampingi Kasdim 0909 Sangatta Mayor Inf Syawaluddin dan Kabag Ops Polres Kutim Kompol Bambang, Kaban Satpol Rizali Hadi serta perwakilan Badan Kesbanpol Kutim, dijelaskan tuntutan Karang Taruna dan GMNI Kutim agar tidak ada pemangkasan anggaran karena Kutim sebagai daerah penghasil batubara, gas serta kelapa sawit, ditegaskan pemkab sangat sependapat karena bagi Kutim yang baru berusia 17 tahun membutuhkan dana besar untuk membangun anak bangsa. “Pemkab siap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, agar lebih mengena dan menjadi acuan pemerintah pusat saya mengharapkan Karang Taruna dan GMNI membuat draf tertulis usualan Kutim yang bisa dibawa sebagai bahan pertimbangan untuk berkordinasi dan berunding dengan pemerintah pusat,” harapnya seraya mengingatkan semua disalurkan melalui koridor dan mekanisme yang elegan sehingga bisa diterima berbagai pihak.(SK3/SK13)