SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Minimnya data jumlah wajib pajak dan retribusi dari jasa parkir, membuat Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi meminta kepada Pemerintah Kutai Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa memaksimalkan retribusi jasa parkir. Menurutnya potensi pemasukan daerah dari retribusi jasa parkir masih bisa digali dan memiliki potensi yang besar.
”Iya kita mendorong terutama pemasukan daerah dari retribusi jasa parkiran, kita berharap pungutan pajak melalui jasa parkiran itu bisa lebih dimaksimalkan retribusinya,” ucap Jimmi, Kamis (6/11/2025)
Lanjutnya, Bapenda seharusnya bisa jeli melihat peluang dari retribusi jasa parkir ini. Karena selama ini masyarakat yang berbelanja di tempat-tempat perbelanjaan yang ada di sepanjang jalan protokol Sangatta, selalu ada tukang parkir yang memungut uang parkir, pertanyaannya kemana uang pungutan tersebut dan mengapa tidak masuk ke dalam kas daerah.
”Kan klo kita belanja di toko-toko yang ada di sepanjang jalur protokol kota Sangatta ini, pasti ada tukaang parkir yang memungut jasa parkir kita. Nah apa itu resmi atau tidak ? Kemana uang jasa parkir yang mereka pungut dari warga tersebut dan kenapa tidak masuk ke kas daerah ? jika liar maka harus ditertibkan,” tegas Jimmi.
Namun demikian, Jimmi mengapresiasi upaya dari Bapenda dalam memberikan reward kepada wajib pajak yang sudah berkontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur. Dirinya menyebutkan jika wajib pajak merupakan urat nadi dan jantung hati pembangunan Kutai Timur. Dirinya juga berharap, melalui apresiasi yang diberikan Pemkab Kutim ini, akan tumbuh wajib pajak lainnya yang bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kutai Timur.
”Wajib pajak ini kan yang sudah memenuhi kewajiban pajaknya, maka harus diberikan apresiasi atau reward. Karena wajib pajak itu adalah urat nadi dan jantung hati dari pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Saya berharap melalui apresiasi yang diberikan Pemkab Kutim ini, akan tumbuh wajib pajak lainnya yang bisa menambah PAD Kutai Timur,” ujar Jimmi.(Red-SK/ADV)
