SANGATTA (23/6-2018)
TNI – AD mendorong seluruh rakyat Indonesia terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai.
Pesan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono melalui Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI Angkatan Darat Brigen TNI Alfret Denny D Tuejeh, yang disebarkan luaskan Jajaran Kdam Mulawarman termasuk Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Kamil Bahren Pasha.
Disebutkan, keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad menandaska, sesuai UUD 1945 dan UU TNI Nomor 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis. “Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. TNI AD senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” sebut Kadispenad.
Diungkapkan, sesuai Perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas.
Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, ungkapnya, mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia.
Pada sisi lain, ujar Kadispenad, TNI-AD berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. “Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia,” imbuhnya seraya menambahkan bagi TNI AD, ketidaknetralan tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang.
Ia menyatakan, sikap TNI-AD bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas. Ia atas nama TNI AD, berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” tandasnya.(SK12)
