 |
| Abdul Kadir – Kaban Kesbangpol Kutim |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Badan Kesbangpol Kutai Timur (Kutim) aktif melakukan pemantauan terhadap persoalan ideoligi terutama Ideolog Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) meski kemungkinan untuk berdiri dan berkembang di kabupaten hasil pemekaran Kutai Kartanegara ini, sulit.
Kepala Badan Kesbangpol Kutim H Abdul Kadir, menerangkan pemerintah resmi melarang masuk dan berkembangnya paham atau ideologi ISIS yang kemudian menjadi Islamic State (IS) di Indonesia. Dikatakan, pemerintah menilai, paham negara Islam tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan azas kebhinekaan. “Pelarangan itu diumumkan sejak Senin tanggal empat Agustus lalu, karenanya Pemkab Kutim melalui Kesbangpol langsung aktif melakukan pemantauan bersama aparat keamanan lainnya,” terang Abdul Kadir, Rabu (6/8) pagi.
Lebih jauh, Abdul Kadir menerangkan ISIS bukan masalah agama tetapi masalah ideologi yang kalau dikaitkan dengan Indonesia, tidak sama. Didampingi Kabid Ideologi, Wasbang dan Kewaspadaan, Syafranuddin, ditegaskan ISIS atau IS bertentangan dengan ideologi Pancasila serta keberadaan negara kesatuan kita dan kebhinekaan.
Sesuai instruksi pemerintah pusat, timpal Syafranuddin, upaya yang harus dilakukan semua pemerintah daerah yakni mencegah berdirinya perwakilan-perwakilan, pengembangan paham-paham IS dan ISIS di Indonesia. “Kepada semua lapisan masyarakat, diingatkan jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah untuk ikut pada bujukan-bujukan bergabung kepada paham Islamic State, pasalnya Indonesia sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki landasan Ideologi Pancasila,” tandas Abdul Kadir.
Mengenai adanya dukungan masyarakat terhadap nasib masyarakat di Timur Tengah yang dilanda krisis politik, diharapkan dukungan yang diberikan dalam bentuk bentuk bantuan kemanusiaa melalui Dewan Keamanan PBB, membangun solidaritas dengan negara-negara muslim lainnya, serta terus menyuarakan gencatan senjata.(SK-03)
