SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, memberikan tanggapan terkait polemik penggunaan gelang OPA (Operator Performance Analytics) oleh PT Pamapersada Nusantara (Pama).
Menurutnya, teknologi tersebut memang diklaim sebagai upaya menjaga aset perusahaan, termasuk para karyawan yang juga merupakan bagian dari aset daerah. Namun, ia menilai terdapat persoalan mendasar yang perlu diperhatikan lebih serius.
“Saya menjawab terkait teknologi ini. Artinya, ini sebenarnya berupaya sebaik-baik mungkin terkait dengan menjaga aset, aset daerah juga kan. Karyawan ini kan aset daerah kita untuk bagaimana bisa melakukan pembangunan di Kutai Timur,” ujar Jimmi.
Meski demikian, Jimmi menekankan adanya kesan bahwa penerapan gelang OPA dapat membatasi ruang privasi pekerja.
“Tetapi satu hal yang paling penting adalah kesannya bahwa ini sifatnya menjadikan manusia setengah robot sebenarnya, satu poin itu. Karena kita terus tetap terkontrol beberapa jam,” Kata Jimmi.
Ia juga menyoroti aspek validasi yang menurutnya belum dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait kondisi manusiawi pekerja.
“Kita berharap ini sebenarnya ada validasi, Pak. Validasi dengan permasalahan tadi itu mungkin belum tervalidasi dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga dan sebagainya,” ungkap Jimmi.
Jimmi menambahkan bahwa aktivitas kehidupan di malam hari, termasuk ibadah maupun urusan keluarga, sangat mungkin terganggu.
“Hal-hal yang tergantung kita di jam-jam malam ini kan banyak, Pak. Misalnya seorang Muslim yang mau shalat tahajud dan sebagainya, shalat subuh pasti terlambat, pasti terhitung kurang jam-jam tidur. Nah kemudian mohon maaf, hubungan suami istri dan sebagainya. Nah pasti terganggu itu kan. Itu tentu hak-hak privasi yang memang sangat kita jaga dan mungkin bisa tetap berlaksana dengan baik,” tutur Jimmi.(Red-SK/ADV).
