![terima wtp](https://suarakutim.com/wp-content/uploads/2017/05/terima-wtp-640x489.jpg)
SANGATTA (13/10-2017)
Pemkab Kutim berjuang mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sehingga pemerintah pusat menyakini pengelolaan keuangan sesuai aturan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menjawab pertanyaan Suara Kutim.com kemungkinan adanya hukuman atau pengurangan angagran terutama dana perimbangan, ia tidak menapik jika ada daerah gagal dalam mengelola APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
Diakui Irawansyah, perbaikan sistem pengelolaan keuangan terus dilakukan Pemkab Kutim agar tidak ada penyimpangan. Disebutkan, selain menerapkan sistem terintigrasi juga dilakukan pengawasan internal yang ketat.
Menurutnya, perbaikan sistem pengelolaan keuangan terus dilakukan berdasarkan rekomendasi BPK. Beberapa hal yang menyebabkan pengelolaan keuangan belum baik, disempurnakan dengan mengandeng semua SKPD. “Perbaikan terus dilakukan tanpa mengenal waktu, semua disesuaikan dengan mekanisme keuangan yang ada terutama aturan yang diterbitkan pemerintah,” bebernya.
Salah satu hal yang diterapkan segera, ujar Irawansyah yakni pembacaran non tunai baik untuk kegiatan proyek maupun perjalanan dinas termasuk gaji TK2D. Selain itu, perbaikan sistem pelayanan publoik juga ditingkatkan guna menghidari pungutan liar (Pungli). “Sistem pelayanan publik salah satu indikator penilaian atau audit BPK,” sebutnya.(SK3)