SuaraKutim.com, Sangatta – Unsur ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dihadapi dengan kegeraman oleh para legislator di Kutai Timur. Para pemimpin perusahaan di daerah ini dikecam karena sering tidak menghadiri pertemuan yang sangat penting untuk membahas isu-isu vital yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut di ungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Kutai Timur, seusai menggelar RDPU bersama dengan karyawan PT AEL Indonesia yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Energi Pertambangan (PUK-SPKEP), terkait terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi terhadap sejumlah karyawan. Senin (05/06/23)
Dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Kutim, Komisi A, dr Novel Titi Paembonan, menyampaikan kekecewaannya akibat pimpinan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.
“Harusnya mereka juga menghormati menghargailah undangan tersebut untuk hadir, toh kan kita juga akan mencari jalan tengah,” jelasnya
Selanjutnya Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra itu menyebut ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam RDPU bisa jadi mengindikasikan ketakutan atas masalah yang telah diperbuat.
“Kenapa mereka tidak hadir, takut?, atau mereka sudah salah langkah kan gitu, yang jelas yang kita mau setiap ada dilayangkan surat coba dihargailah itu,” tuturnya
Lanjut Novel menyampaikan bahwa jika dalam setiap RDPU pimpinan perusahaan itu tidak hadir maka pihaknya akan melakukan teguran dengan cara-cara yang diperlukan.
“ya gak apa-apa kalau mereka tetap tidak mau hadir, teman-teman wakil rakyat nanti juga akan melakukan sesuatu buat mereka (pimpinan perusahaan,red),” tutupnya.(Adv/Red/SK-05)
