SuaraKutim.com, Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyatakan bahwa pemekaran wilayah desa bisa dilakukan asal telah memenuhi syarat administrasi. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kutim, Senin (6/11/2023).
“Pemekaran desa bisa dilakukan, asalkan memenuhi syarat administrasi, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa,” kata Novel.
Menurut Novel, pemekaran desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah pelosok. Dengan adanya pemekaran desa, maka pelayanan publik akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Pemekaran desa juga akan mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya desa baru, maka pembangunan akan lebih merata di seluruh wilayah kabupaten,” ujar Novel.
Saat ini, terdapat 11 desa di Kutim yang telah memenuhi syarat administrasi untuk dimekarkan. Desa-desa tersebut antara lain Desa Pinang Raya, Bukit Pandan Jaya, Sekurau Atas, dan Tepian Raya. Ada pula Desa Tepian Madani, Tepian Budaya, Kerayaan Bilas, Parianum, Kelinjau Tengah, Jabdan, dan Desa Miau Baru Utara.
Terlepas dari itu Novel juga menyoroti desa-desa lainya, seperti Desa Sangatta Utara yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur. Yang menurutnya tingkap pendudukanya sudah sangat banyak.
“Saya berharap bagian pemerintahan sudah mulai mengkaji desa-desa yanga ada, kalua mau dimekarkan sialhkan saja, yang penting regulasinya sudah memenuhi,” terangnya.
Novel juga mengingatkan Pemkab Kutim agar menyiapkan sarana dan prasarana desa. Tentunya dengan melihat porsi anggaran yang efektif. Agar memudahkan manajemen desa definitif nantinya.
“Pemekaran desa harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga, desa baru tersebut bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” pungkas Novel. (red/sk-05/adv)
