SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada daerah, cukup mempengaruhi terutama pada keuangan belanja daerah. Menurut Ketua DPRD Kutim, Jimmi jika pemerintah Kutai Timur selama ini masih bertopang kepada DBH Minerba dan harus mulai berfikir agar bisa memaksimalkan potensi kedaerahan dalam menopang keuangan belanja daerah.
Diakui Jimmi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur saat ini masih jauh dari kata cukup sebagai penopang jika pemerintah mengurasi dana salur pada DBH. Pasalnya selama ini Kutai Timur merupakan salah satu daerah yang keuangannya masih sangat tergantung dengan bagi hasil sektor Minerba (Mineral dan Batubara).
”Tidak bisa kita pungkiri jika PAD kita yang sekarang masih jauh dari cukup. Belum bisa menjadi pengganti penopang keuangan daerah kita jika DBH kembali kurang salur oleh pemerintah Pusat. Pasalnya kita selama ini hanya bisa berharap pada DBH Minerba,” ucap Jimmi.
Lebih jauh dikatakan Jimmi, jika sudah saatnya Pemkab Kutim lebih serius memutar otak untuk memaksimalkan potensi kedaerahan yang ada sebagai pundi-pundi PAD Kutim.
”Mulai sekarang kita harus putar otak, jangan terlalu tergantung dengan DBH. Kita harus bisa memaksimalkan potensi kedaerahan yang kita miliki sebagai pundi-pundi PAD Kutim. Mau sampai kapan kita terus berharap dari Minerba, karena pasti akan habis juga pada akhirnya,” pungkas Jimmi.(Red-SK/ADV)
