SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan uji coba pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutim. Bertempat di ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kutai Timur di Kawasan Bukit Pelangi, Rabu (20/8), rakor ini melibatkan sejumlah instansi terkait yang terlibat langsung dalam pelayanan MPP, baik dari unsur pemerintah deerah, vertikal, BUMD dan BUMN.
Kepala DPMPTSP Kutim, Darsafani dalam arahannya berharap koordinasi yang dilaksanakan saat ini bisa mematangkan rencana launching penerapan MPP di Kutim, tentunya dengan memastikan kesiapan instansi terkait yang terlibat langsung dalam MPP.
“Kita ingin penerapan MPP ini bisa segera dilaksanakan di Kutai Timur, meski bangunan MPP ditargetkan baru bisa digunakan pada tahun 2027 mendatang. Namun tentunya sebelum dilaunching secara resmi, MPP ini perlu kita adakan uji coba terlebih dahulu, karenanya diadakan koordinasi hari ini,” ucap Darsafani saat memimpin langsung pelaksanaan rakor persiapan launching MPP Kutim.
Lanjutnya, pelayanan MPP di Kutim sebenarnya sudah harus diterapkan sejak tiga tahun lalu, namun harus tertunda dikarenakan ketidaksiapan dari Pemerintah Kutim, khususnya DPMPTSP Kutim.
“Tahun ini merupakan tahun terakhir dari tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian PANRB bagi kabupaten atau kota di Indonesia yang belum menerapkan MPP, jika tidak bisa dilaksanakan maka Pemerintah Kutim dianggap tidak mampu dan tidak ada keseriusan. Jangan sampai jadi penilaian buruk dan rapot merah dari pemerintah pusat,” tegas Darsafani.
Ditambahkan Darsafani, uji coba penerapan MPP Kutim dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sementara di kantor DPMPTSP Kutim. Sejumlah fasilitas, mulai dari perangkat komputerisasi hingga jaringan internet yang terhubung langsung dengan perizinan online sedang dimatangkan. Diakui, hingga saat ini ada dua belas instansi teknis, vertikal dan BUMN yang menyatakan kesiapannya dan telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kutim untuk pelaksanaan MPP. Sedangkan OPD teknis dan BUMD di Kutim terkait, secara otomatis berpartisipasi dalam MPP sesuai instruksi Bupati Kutim.
“Kita akui memang saat ini sudah didesak untuk segara melaunching MPP ini di Kutim oleh pusat. Karenanya, kami berupa agar sebelum akhir tahun ini MPP sudah bisa dilaksanakan, paling lambat di bulan September mendatang kita lakukan uji coba. Komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait terus kita lakukan untuk memaksimalkan pelayanan di MPP. Kami juga berharap dengan adanya koordinasi ini, ada komitmen dari seluruh instansi terkait sehingga target launching MPP di Kutim bisa segera terlaksana,” pungkasnya.(Red-SK/*)
