SuaraKutim.com; Sangatta — Meski memiliki sejumlah program kerja yang dianggap sangat penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta target penyerapan 50 ribu tenaga kerja lokal, namun ternyata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur, tidak mendapat dukungan maksimal dalam alokasi penganggaran keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
Menyikapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dari Komisi D, Yuli Sa’pang angkat bicara , terkait persoalan alokasi anggaran Disnakertrans Kutim.
“Jika program tersebut menjadi program unggulan, maka pemerintah (Kutim, red) supaya mendukung dari segi anggaran terhadap Disnakertrans Kutim,” ungkap Yuli saat ditemui awak media di kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Senin(11/7/2022).
Yuli juga meminta kepada Pemkab Kutim dalam pembagian APBD terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), dilakukan secara adil dan bijaksana. Tujuannya agar program yang direncanakan di setiap OPD bisa terealisasi dengan baik dan maksimal.
“Soal penganggaran, pemerintah seharusnya memperhatikan seluruh OPD tanpa dibeda-bedakan, karena mereka (OPD, red) memiliki program-program penting,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Disnakertrans Kutim, Piter Buyan menyampaikan bahwa pengembangan SDM di BLK terus berjalan, namun masih menggunakan anggaran dari provinsi.
“Untuk tahun ini anggaran pengembangan SDM baru ada Rp 250 juta, sedangkan tahun depan belum masuk dalam pembahasan,” pungkasnya.(Adv/Red)
