SANGATTA,Suara Kutim.com (14/5)
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan setiap detak pembangunan di semua negara, bahkan negara-negara besar ketat dengan pengelolaan pajak. Ketua DPRD Mahyunadi mengungkapkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih minim terkecuali karena terpaksa.
Kepada jajaran Kadin Kuim, Mahyunadi menaruh harapan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi pioner dalam membayar pajak termasuk retribusi. “Pemerataan pembangunan di daerah salah satunya karna pajak, masyarakat Kutim harus dipacu dan diajak untuk itu agar pembangunan mulai dari kota, kecamatan sampai desa benar-benar bisa tersentuh,” ujar Mahyunadi, Rabu (13/5) saat membuka seminar perpajakan dengan tema “Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak” yang digelar Kadin Kutim.
Dihadiri Asisten Ekbang Setkab Kutim Rupiansyah mewakili Pemkab Kutim, Mahyunadi menandaskan seminar seputar pajak bagi kalangan perusahaan penting karena pajak merupakan sektor riil bagi daerah mendorong percepatan pemeretaan pembangunan. Selain anggota Kadin, ujar Mahyunadi, perusahaan, asosiasi, kontraktor dan instansi ikut aktif menggalakan kesadaran bayar pajak masyarakat.
Ia menyebutkan, lambatnya akselerasi program percepatan pembangunan di Kutim tak lepas minimnya kesadaran bayar pajak masyarakat. “Pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan banyak dihasilkan melalui alokasi pajak. Pemerintah bersama lembaga terkait sudah harus mulai memacu kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak. Melalui sektor penghasil pajak yang telah ditetapkan dan ditentukan harus digalakan secara baik tiap tahunnya,” harap Mahyunadi.
Menyinggung minimnya kesadaran wajib pajak menuntaskan kewajibannya, Mahyunadi menilai karena lemahnya kesadaran wajib pajak. Kondisinya bertambah parah, ujarnya, ketika ada oknum petugas pajak yang mengemplang dana pajak sehingga semangat warga yang mulai naik kembali menurun.
Ia mengimbau, selain masyarakat yang didorong kesadaran bayar pajaknya, pemerintah juga harus menunjukan wujud nyata manfaat dari membayar pajak itu sendiri dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan yang diharapkan masyarakat.
Terpisah, Ketua Kadin Kutim Ahlang Edi mengatakan Kadin sebagai salah satu lembaga perhimpunan pengusaha berkewajiban mendorong kesadaran wajib bayar pajak masyarakat terutama di kalangan anggota Kadin. “Membayar pajak itu bukan hanya masyarakat saja, tapi semua pihak harus sama-sama mengambil bagian untuk membangun Kutim dengan hasil pajak,” sebut Ahlang.(SK-07)
