SUARAKUTIM.COM, SANGATTA —Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mendorong pemerintah daerah mengaktifkan kembali Forum Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021.
Forum ini dinilainya sangat penting untuk memastikan kebijakan tata ruang tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga kondisi faktual masyarakat.
Pandi menegaskan perlunya melibatkan unsur akademisi, praktisi, ahli geospasial, dan tokoh masyarakat dalam forum tersebut.
“Kita perlu masukan dari banyak pihak. Apalagi tokoh masyarakat, mereka paling tahu kondisi lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini dapat memperkaya diskusi selama pembahasan RTRW.
Ia juga mengkritik pola penyusunan tata ruang yang selama ini terlalu teknokratis.
“Sering kali draft tata ruang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Kalau forum ini berjalan, kesenjangan itu bisa diminimalisir,” kata Pandi.
Ia menganggap forum tersebut sebagai alat penyelaras antara dokumen perencanaan dan realita.
Menurutnya, forum tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai wadah diskusi, tetapi juga kontrol kebijakan.
“Forum ini bisa memberikan pertimbangan objektif. Kita butuh itu agar keputusan tata ruang tidak salah arah,” tambah Pandi.
Ia berharap orang-orang yang duduk dalam forum tersebut benar-benar kompeten.
“Kalau orangnya tepat dan mengerti tata ruang, rekomendasinya pasti kuat,” tegasnya.
Hal ini penting agar keputusan akhir tidak sekadar administratif.
Dengan forum yang aktif dan kredibel, Pandi meyakini penyusunan RTRW akan lebih komprehensif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia memastikan Fraksi Demokrat akan terus mendorong peran forum tersebut dalam proses perencanaan daerah.(Red-SK/ADV).
