SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — Penurunan kemampuan fiskal daerah akibat pembatasan nilai transfer Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat tidak membuat proyek multi-years di Kutai Timur dihentikan.
Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Kari Palimbong. Dirinya menyebutkan bahwa proyek jangka panjang di Kutai Timur akan tetap berjalan meski skema pembayarannya disesuaikan.
“Kalau multi-years tetap jalan. Yang berubah itu hanya skema pembayarannya,” jelasnya.
Menurut Kari, penyesuaian dilakukan dengan cara membagi pembayaran hingga 2026 dan 2027.
Ia menyebut mekanisme tersebut wajar diterapkan ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.
“Itu sistemnya memang begitu. Kita atur porsinya sesuai kemampuan tiap tahun,” katanya.
Kari menegaskan bahwa proyek multi-years adalah proyek strategis yang tidak boleh dihentikan karena telah menyangkut pembangunan besar yang direncanakan sejak awal.
“Kalau sudah multi-years, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Itu menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
Namun demikian, Kari mengakui penurunan anggaran menyebabkan pemerintah Kutai Timur harus lebih selektif dalam memulai proyek baru di tahun depan.
Banyak program pembangunan yang bersifat tambahan kemungkinan ditunda.
DPRD juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih hati-hati menyusun program agar tidak membebani keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa masyarakat tetap akan menerima manfaat dari proyek multi-years yang berjalan, meski progress fisiknya mungkin melambat karena penyesuaian anggaran.
“Kami pastikan tidak ada proyek mangkrak hanya karena penurunan fiskal. Pemerintah Kutai Timur harus menjaga komitmen pembangunan,” tutup Kari.(Red-SK/ADV).
