Samarinda – Mimpi besar internet gratis di setiap desa Kalimantan Timur bisa saja terganjal jika persoalan listrik tidak diatasi lebih dulu. Hal itu disampaikan Dr. Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menanggapi peluncuran program Gratispol dari Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang mencakup internet gratis di 841 desa.
Program Wi-Fi gratis ini, yang menjadi bagian dari 100 hari kerja Pemprov Kaltim, diluncurkan pada April 2025 dan menargetkan desa-desa yang belum memiliki jaringan internet memadai. Namun Agusriansyah mengingatkan, akses internet tak akan berarti banyak jika tak ditopang oleh pasokan listrik yang stabil dan merata.
“Program Wi-Fi gratis di setiap desa sangat penting. Mudah-mudahan skemanya sudah betul-betul dipersiapkan oleh pemerintah provinsi. Jangan sampai program yang artinya sudah disiapkan di tahun 2025 ini terkendala persoalan misalnya daya dukung tenaga listriknya,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan, banyak desa di Kalimantan Timur yang belum sepenuhnya teraliri listrik dari PLN. Ini berpotensi menghambat pelaksanaan program yang sebenarnya sangat strategis untuk membuka akses informasi, pendidikan, dan ekonomi digital di daerah terpencil.
Sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah menekankan perlunya koordinasi lintas pemerintahan agar program Wi-Fi gratis ini benar-benar menyentuh sasaran dan tak menjadi sekadar formalitas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan infrastruktur dasar yang vital seperti listrik.
“Mudah-mudahan wilayah-wilayah yang belum ada PLN-nya itu bisa dipikirkan tenaga listrik yang bisa mensupport program Wi-Fi gratis tersebut. Ini sangat kita harapkan karena ini juga merupakan bagian daripada program-program unggulan yang dimiliki oleh Pemprov Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Data dari pemerintah provinsi menunjukkan bahwa sejumlah desa di Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Berau masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses listrik dari jaringan utama PLN. Dalam kondisi ini, penggunaan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya dan sistem hybrid sedang dipertimbangkan sebagai solusi jangka menengah.
Di sisi masyarakat, harapan terhadap program ini cukup besar. Akses internet gratis di desa-desa dipandang akan memperluas akses pendidikan daring bagi pelajar, mempermudah komunikasi pemerintahan, dan mempercepat akses informasi pembangunan. Tak hanya itu, pelaku usaha kecil dan mikro yang kini mulai beralih ke platform digital juga menyambut baik inisiatif tersebut.
“Kalau ada internet gratis, saya bisa promosi produk kerajinan ke media sosial tanpa keluar biaya tambahan. Juga bisa bantu anak-anak sekolah daring,” ujar Rina, warga desa di Mahakam Ulu, saat dihubungi terpisah.
Namun demikian, kesenjangan akses energi tetap menjadi tantangan utama yang harus dituntaskan. Beberapa desa yang tidak memiliki aliran listrik secara konsisten mengandalkan genset atau solusi lokal yang terbatas, yang tak cukup stabil untuk mendukung perangkat internet dan jaringan Wi-Fi.
Agusriansyah berharap Pemprov Kaltim tak hanya fokus pada aspek pengadaan perangkat Wi-Fi atau jaringan internet, tapi juga menjamin ketersediaan energi pendukung yang merata. Ia menambahkan, perencanaan yang matang, koordinasi antarpihak, serta pemetaan wilayah prioritas perlu dilakukan secara komprehensif agar program ini tidak hanya menjadi janji seremonial.
Pemerintah provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebelumnya menyatakan bahwa program Gratispol akan berjalan secara bertahap. Desa-desa yang telah memiliki jaringan listrik dan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas utama, sambil terus mempercepat pemerataan akses listrik di desa tertinggal.
Sementara itu, Gubernur Rudi Mas’ud menyampaikan bahwa program ini bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, terutama menjelang perpindahan ibu kota negara ke wilayah provinsi ini.
Dengan melihat berbagai tantangan dan harapan tersebut, kehadiran Wi-Fi gratis di desa akan benar-benar bermakna jika dijalankan secara menyeluruh dan tidak parsial. Infrastruktur listrik, pelatihan penggunaan digital, serta pemeliharaan perangkat harus menjadi bagian dari satu sistem terpadu agar desa-desa di Kalimantan Timur bisa terkoneksi secara digital dan mandiri. (ADV).
