Kukar – Tanah longsor kembali melanda kawasan KM 16 di Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Rabu (11/6/2025) sore, setelah hujan deras mengguyur area tambang milik PT Indomining. Peristiwa ini bukan kali pertama, melainkan kelanjutan dari longsor sebelumnya yang terjadi pada akhir Mei lalu, menambah deretan kekhawatiran warga sekitar.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap dampak longsor ini. Ia menekankan pentingnya identifikasi kewenangan pengelolaan jalan, apakah berada di bawah pemerintah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.
“Kita lihat dulu yang bagian longsoran ini kewenangan siapa ya. Kalau provinsi, memang ada anggaran darurat yang bisa dimanfaatkan melalui OPD terkait,” katanya saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim.
Legislator Fraksi Golkar ini berharap agar pemerintah tidak menunda proses penanganan jalan, mengingat fungsinya sebagai akses utama masyarakat di Sanga-sanga.
“Jalan-jalan untuk transportasi umum masyarakat itu harus cepat ditangani. Biar tidak ada kemacetan ekonomi atau masyarakat komplain, apalagi kalau aksesnya cuma satu-satunya,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyatakan bahwa titik longsor ini sudah diprediksi sebelumnya akan mengalami pergerakan kembali. Jalan yang terdampak merupakan satu-satunya penghubung antara Kelurahan Pendingin dan Sangasanga Dalam, membuat ribuan warga kini terganggu mobilitasnya.
“Dalam rapat terakhir, warga sudah meminta jalan lama ditutup total dan jalan alternatif dibangun secara rigid. Longsoran pada titik ini memang sudah kami perkirakan akan terjadi lagi,” jelas Bambang.
Sebagai tindak lanjut, Dinas ESDM Kaltim telah meminta PT Indomining untuk segera membangun jalan rigid sepanjang 600 meter di jalur alternatif, serta menutup total jalan lama yang dinilai membahayakan. Koordinasi juga telah dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kelurahan setempat guna memastikan pekerjaan tersebut berjalan sesuai rencana.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga dan kelancaran aktivitas harian seperti ke sekolah, pasar, serta layanan kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan segera bertindak tegas dalam menanggulangi bencana geologis ini. (ADV).
