 |
| Salah satu proyek yang harus dituntaskan Pemkab Kutim |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Prediksi anggaran yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kutai Timur (Kutim) tahun 2015 mendatang yang dikabarkan turun sampai 50 persen dari tahun 2014, diakui Kepala Bappeda Kutim Suprihanto masih wacana serta bertujuan membiasakan SPKD hemat. “Diinginkan SKPD melakukan efisiensi yang ketat dengan embelanjakan uang seefisien mungkin agar tidak ada anggaran yang salah sasaran termasuk perjalanan dinas yang tidak perlu harus tidak dilakukan demikian dengan kegiatan yang tidak mendesak, “ jelasnya.
Mantan Kabag Pembangunan Setkab Kutim ini mengakui dari pengamantan tim anggaran selama ini banyak kegiatan yang tidak realitis dan tujuannya hanya menghambur-hamburkan APBD sementara masih banyak kegiatan yang urgen akhir tidak bisa diwujudkan dengan baik.
Pengurangan sampai setengah dari anggaran yang ada itu, diungkapkannya agar SKPD membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terpokus pada kegiatan yang vital. Suprihanto mengakui tujuan lain,yakni membiasakan SKPD melakukan penghematan yang diharapkan tahun depan tunjangan pegawai dapat dinaikkan. “Dari seluruh kabupaten kota di Kaltim, Kutim adalah yang paling rendah tunjangannya,” beber Suprhanto.
Disebutkan, pagu anggaran yang diberikan ke SKPD dalam beberapa pekan terakhir merupakan angka sementara sedangkan pastinya baru ketahuan pada akhir tahun pada saat pengesahan anggaran. “Jadi, pagu anggaran yang ada saat ini masih pagu anggaran dengan perkiraan minimal sedangkan penentuannya pada saat anggaran di sahkan nanti,” tegas pria yang selalu berpenampilan sederhana ini.
Kepada wartawan yang menjumpainnya di ruang kerjanya, Suprihanto menambahkan tujuan lain pengetatan anggaran pada 2015 mendatang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan berakhir tahun 2015 bertepatan dengan akhir tahun masa jabatan Bupati Isran Noor dan Wabup Ardiansyah Sulaiman.
Dikatakan, masih banyak point-point dalam RPJMD yang belum terselesaikan sebagai pertanggungjawaban akhir masa jabatan. “SKPD diajak untuk melakukan efisiensi, guna kenaikan insentif atau tunjangan tahun depan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Kaltim kemudian untuk mengejar atau meningkatkan poin-poin pembangunan dalam RPJMD yang mungkin belum sesuai dengan target. Karena itu, SKPD diberikan estimasih anggaran yang minimal, agar nanti menyesuaikan anggaran untuk poin yang penting-penting,” jelas Suprihanto. (SK-02)
