Soal PMK, Menkeu Bakal Didatangi DPRD dan Pemkab Kutim

SANGATTA (29/12-2017)
DPRD dan Pemkab Kutim sepakat akan mendatangi Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertanyakan keputusannya merubah nilai DBH untuk Kutim. Selain itu, Pemkab akan membayar semua tunggakan pada tahun 2017 yang mencapai Rp400 M di bulan Januari 2018.

]Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran kepada Suara Kutim.com dan sejumlah wartawan lainnya, seusai hearing dengan Bupati Ismunandar, Wabup Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah serta pejabat Pemkab Kutim yang terkait pengelolaan APBD, Jumat (29/12) menerangkan, pemkab berharap kekurangan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang dikucurkan Pemprov Kaltim untuk memenuhi kebutuhan dalam beberaap hari terakhir, sementara transfer DBH dari pemerintah pusat akibat dari pemerintah pusat yang memilih memangkas besaran transfer DBH kepada dana lebih salur, tidak menjadi harapan.
Dewan, aku Yulianus memahami apa yang dirasakan pemkab saat ini terlebih dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Sri Mulyani, yang mengoreksi DBH untuk Kutim dari dana lebih salur sebesar Rp 139 miliar hingga tersisa Rp 8,9 miliar. “Pemerintah pusat berjanji akan mentransfer DBH kepada Pemkab Kutim Rp 148 miliar lebih, belakangan dikoreksi lagi oleh Menkeu bahkan hanya tersisa Rp8,9 M karenanya akan dipertanyakan,” sebut Yulianus.
Terhadap janji Sekda Provinsi Kaltim yang menyatakan pada APBD Perubahan Tahun 2017, dana transfer kepada Kutim sebesar Rp 458 miliar lebih, baru terealisasi Rp 345 miliar lebih, sehingga ada sisa sekitar Rp 112 miliar. “Utang Pemkab Kutim kepada pihak ketiga atau kontraktor sekitar Rp400 M, akan dibayar pada bulan Januari 2018 dan jika belum bisa akan dimasukan dalam APBD – Perubahan TA 2018,” beber politikus Partai Demokrat ini saat menerangkan hearing yang berlangsung tertutup..(SK2/SK3/SK12)