SANGATTA,Suara Kutim.com (16/3)
Masalah pembahasan Raperda yang diusulkan Pemkab Kutim “ditengarai” belum ada drafnya, sehingga kalangan dewan belum bisa menggarap maksimal. Ungkapan itu disampaikan Uce Prasetyo saat menyampaian pemadangan umum Fraksi PPP terhadap 4 Raperda Nelayan dan Andon, Tenaga Kerja Asing, Penanggulangan Bencana serta Pengelolaan Keuangan.
Dalam sidang yang dipimpin Encek RR Firgasih – Wakil Ketua DPRD itu, Uce menyebutkan apa yang harus dibahas jika draf Raperda belum diterima. Fraksi PPP, berharap semua tertib administrasi sehingga mengeluarkan produk lebih baik.
Selain menyoroti masalah tidak tertibnya administrasi, FPPP juga menyoroti persoalan penanggulangan bencana alam. Ia menyebutkan di Bali dengan anggaran yang minim jutsru mampu memberikan kontribusi yang baik sementara di Kutim yang mendapatkan Rp4 M hanya banyak mengeluh. “Setiap bencana negara harus ada, karena uang itu dari rakyat karenanya korban kecelakaan lalulintas juga perlu dibantu dan dimasukan dalam korban bencana alam,” ungkap Uce Prasetyo.
Terhadap Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, ia menyoroti pola pungutan yang masih tradisional. “Sekarang sudah saatnya wajib bayar pajak ke bank, karenanya tidak ada lagi pembayaran pajak di luar tempatnya bahkan saya pernah dipungut di rumah saya,” ungkap politikus PPP.(SK-07)
