SANGATTA (12/4-2019)
Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang membantah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mendapatkan anggaran. Pernyataan itu, menipis isu yang bergulir dalam beberapa pekan terakhir.”Tidak benar ada OPD yang tidak mendapatkan anggaran kegiatan, mungkin saja anggaran yang diberikan kecil dan tidak mencukupi seluruh operasionalnya,” terang Kasmidi.
Ia menyebutkan, saat ini ada klafikasi OPD dengan seperti kategori A yakni OPD yang memiliki beban kerja yang besar, sehingga diberikan alokasi anggaran kegiatan mencapai Rp 1 miliar pertahunnya. Sedangkan OPD yang masuk kategori B, adalah OPD yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak terlalu besar sehingga diberikan alokasi anggaran operasional dalam setahun hanya Rp 800 juta.
Setiap OPD, ujar Kasmidi, dituntut berkreasi sesuai kemampuannya dan tidak hanya semata-mata bertumpu pada alokasi anggaran operasional yang sudah ditetapkan, namun tetap bisa memanfaatkan alokasi anggaran dari sejumlah program kegiatan lainnya seperti program desa membangun, bantuan keuangan atau dana terarah dari provinsi dan pusat, serta dana aspirasi dari anggota DPRD.
Dengan demikian, meski alokasi anggaran operasional yang diberikan kecil, namun OPD tetap bisa bergerak dengan memanfaatkan anggaran lain yang sah dan diperbolehkan.
Untuk diketahui, dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah atau Perda Kutai Timur tentang Retribusi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Sangatta Utara belum lama ini, salah satu perwakilan OPD Kutim yang hadir mengaku tahun ini tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional dan kegiatan, sehingga kesulitan dalam menjalankan sejumlah program kegiatan di OPD tersebut.
Kegalauan tidak mendapat anggaran ini, juga dirasakan sejumlah OPD yang telah mendapat anggaran namun harus dipangkas sebesar 36 persen, dampak dari pemangkasan APBD sebesar Rp300 M. Disisi lain, mereka telah memprogramkan sejumlah kegiatan yang informasinya sudah disampaikan kepada masyarakat.(SK2)
