SANGATTA (29/10-2018)
DPRD Kutim akhirnya kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemadangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggran (TA) 2019.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Yulianus Palangiran, semua fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Dihadapan Bupati Ismunandar, secara bergantian 7 fraksi di menyampaikan pendapat mereka tentang RAPBD 2019 yang mencapai Rp2,8 triliun.
Fraksi Nurani Amamat Persatuan (NAP) lewat Herlang Mappatiti mendapat kesempatan pertama, disusul Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa (NKB) oleh Sobirin Bagus, Fraksi Partai Golkar lewat Arang Jau, kemudian Fraksi Demokrat oleh Harpandi, setelah itu Hasbullah Yusuf menyampakan pendapat umum PPP, sedangkan PDI Perjuangan melalui Siang Geah, terakhor Edi Sentosa menyampaikan pemadangan umum Fraksi Gerindra.
“Semua fraksi memberikan pesan, agar RAPBD dibahas segera bersama TAPD Pemkab Kutim agar tepat waktu dalam pelaksaan serta memberikan percepatan dalam pembangunan Kutim,” terang Wakil Ketua DPRD Yulianus Palaringan, usai memimpin rapat.
Sebelumnya dihadapan DPRD Kutim, Bupati Ismunandar menyatakan kesejahetraan pegawai Pemkab Kutim menjadi salah satu perhatian Pemkab di tahun 2019, gambaran perbaikan kesejahteraan pegawai baik PNS maupun TK2D itu diungkapkan Bupati Ismunandar saat menyampaikan Nota Pengantara RAPBD Kutim tahun 2019.
Dalam rapat paripurna Senin (8/10) dijelaskan pada belanja tidak langsung dialokasikan Rp1,3 triliun yang diprogram untuk pemenuhan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Gaji, Komunikasi dan Operasional Pimpanan dan aggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2017. “Sedangkan belanja langsung sebesar Rp1,63 triliun diarahkan untuk belanja OPD, Pekerjaan infrastruktur yang dilakukan melalui kegiatan mulyi years, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dan pemenuhan gaji TK2D serta pembebasan lahan,” terang Ismu.
Ia mengakui, pada tahun 2019 prioritas pembangunan diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pemantapan produksi pangan dan komoditas unggulan.
Ismu menerangkan pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp2,89 triliun yang diperoleh dari PAD sebesar Rp116,5 miliar, Dana Perimbangan (DP) Rp2,04 triliun dan lain-lain pendapatan Rp732,5 miliar.
Sementara belanja daerah ditargetkan Rp2,94 triliun yang secara otomatis Pemkab Kutim defisit Rp50 M. Kekurangan dana ini, disebutkan akan diseimbangkan dengan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah.”Karenanya, saya intruksikan semua OPD untuk memprogramkan kegiatan yang top priority serta berprinsip pada money follow programs. “Pemkab berharap dukungan DPRD Kutim agar program mensejahterakan rakyat ini terwujud,” pinta Ismu sebelum mengakhiri pidatonya.(ADV-DPRD KUTIM)
