SANGATTA (20/3-2019)
Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 dan Forum Gabungan OPD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2019, menyepakati sebanyak 1.484 usulan dibahas kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangkab).
Kepala Bappeda Kutim Edward Azran menyebutkan pada bidang SDM Pemerintahan dan ASN, ada 907 usulan dan disepakati 746 program yakni peningkatan aksesibilitas pemertaan dan kualitas kesehatan, peningkatan aksesibilitas pemerataan dan Pendidikan. Peningkatan ketrampilan kerja, peningkatan aksesibilitas pemerataan pendapatan. Serta peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, peningkatan kehidupan beragama dan seni budaya, peningkatan kompetensi SDM aparatur, penguatan desa dan kecamatan dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis IT Good Government.
Sementara dpada Bidang ekonomi SDA dan LH disepakati 775 usulan yakni Forumdes masing-masing sebanyak 381 usulan, selain itu penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal, baik dalam intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan kapasitas produksi dan produkstifitas produk pangan, peningkatan kapasitas produksi dan produkstifitas perkebunan, penguatan kelembagaan menuju sistem agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan.
Pengembangan komunitas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah yang lebih baik, peningkatan kualilitas SDM berbasis tepat guna (TTG) mendukung daya saing komunitas unggulan daerah. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai wisata terintegrasi program ekowisata.
Sedangkan pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah dalam masing diskusi pleno ada 1.217 usulan namaun diakomodir 357 usulan diantaranya pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi, peningakatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta keterhubungan antar desa dan kecamatan, serta peningkatan akses infrastruktur dasar air baku, air bersih dan listrik. “Usulan yang ada nantinya akan dibahas lagi yang diharapkan ada yang bisa disampaikan ke Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat,” terangnya.(ADV-Humas Setkab Kutim)
