Beranda kutim adv pemkab Musrenbang Hasilkan Program Senilai Rp5 T Lebih

Musrenbang Hasilkan Program Senilai Rp5 T Lebih

0

Loading

SANGATTA (27/3-2019)

Meski APBD Kutim setia tahun tak mencapai Rp4 triliun, ternyata pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  (Kutim) mencapai Rp5,3 triliun.  Rumusan musrenbang itu, sudah mengerucut dalam tiga bidang utama yakni sumber daya manusia (SDM), ekonomi, dan Pengembangan Prasarana Wilayah (PPW).

Edward Azran – Kepala Bappeda Kutim

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kutim Edward Azran menjelaskan dalam rembuk Musrenbangkab tercapai  kesepakatan usulan program sebanyak 1.599 kegiatan diantaranya untuk SDM ada 819 kegiatan senilai Rp 4 Triliun, ekonomi ada 440 kegiatan dengan beban anggaran Rp 202 Miliar, dan PPW  340 kegiatan sentuh Rp 1,1 Triliun.  “
Total pagu  dalam APBD Kutim menyentuh angka Rp 5,3 Triliun,” ucap Edward, pada penutupan Musrenbang Kutim, Rabu (27/3).

Edward mengakui dari   usulan yang  masuk, membuat Bappeda kerepotan pasalnya seluruh usulan dari kecamatan hingga desa dalam rencana pembangunan susah dianulir yang secara logika semua usulan sangat kuat dan luas untuk kepentingan seluruh masyarakat di daerah.

“Saya cukup responsip karena hal ini bisa membunuh persoalan yang ada di masyarakat dengan menggenjot pembangunan lebih banyak di daerah. Benang merahnya peningkatan infrastruktur yang diterima oleh masyarakat. Kades dalam hal ini punya wawasan luas untuk mensejahterakan warganya. Untuk itu, saya minta disiapkan rencana sosialiasi target pembangunan tahunan hingga lima tahun kedepan bisa tercapai,” jelasnya.

Pria yang lama berkuat di Bappeda ini, menyarankan camat dan kades bisa mengubah pola pikir terutama dalam memasukkan e-Budgeting agar tidak  tumpang tindih antara usulan Musrenbangkab maupun Musrenbangprov. “Jika nanti double disarankan untuk ditunda terlebih dahulu,semua tertuang dan harus tercatat. Pihak yang terlibat dalam mensukseskan program usulan inipun jangan apatis,” ungkapnya.

Ia mengingatkan,  semua harus ditanya ke masyarakat sudah disetujui apa tidak setelah itu harus dilampirkan dalam program. “Sewaktu-waktu sudah siap ketika diaudit. Saya harap seluruhnya dapat berjalan lancar untuk menuju kemashalatan  masyarakat,” pesannya.(ADV-Humas Setkab Kutim)